Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meluruskan kabar permintaan meminta subsidi tiket MRT kepada pemerintah pusat. Sebaliknya, yang akan memberikan subsidi adalah Pemprov DKI Jakarta setelah dilakukan perubahan komposisi pembagian beban pembiayaan proyek MRT dengan pemerintah pusat.
"Pusat ya nggak bisa dong kasih subsidi. Kalau semua daerah minta disubsidi angkutannya, gimana?" ujar pria yang akrab dipanggil Jokowi itu.
"Biar tiketnya lebih murah, itu nanti kita (Pemprov DKI Jakarta -red) yang subsidi," jelasnya kepada pers yang mencegatnya di Balai Kota Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Senin (3/12/2012).
Namun agar Pemprov DKI Jakarta bisa memberikan subsidi, maka komposisi pembagian beban biaya proyek antara pemerintah pusat dan daerah yang 58:42 perlu diubah. Usulannya adalah menambah porsi pusat dan mengurangi porsi daerah sehingga komposisinya menjadi 70:30.
"Kalau yang 70:30 ini rampung, baru kita itung berapa harga tiketnya. Paling nggak sama dengan negara lain, kalau bisa lebih murah ya syukurlah," sambung Jokowi.
Pemaparannya tentang perubahan komposisi pembiayaan itu, merupakan bantahan terhadap berita beberapa hari lalu bahwa Pemprov DKI Jakarta meminta subsidi harga tiket MRT. Sebab usulan harga jual tiket yang ada di dalam perjanjian dianggap terlalu tinggi.
Usulan perubahan komposisi ini adalah salah satu agenda konsultasinya dengan Menkeu Agus Martowardoyo yang dijadwalkan pada Selasa (4/12/2012) sore. Sekaligus dalam pertemuan itu, Jokowi akan meminta penjelasan soal skema utang proyek MRT dengan Jepang beserta pembayaran cicilannya.
"Besok saya ketemu dengan Pak Menkeu jam 15.00 WIB. Siapa mau ikut?" ajak Jokowi kepada wartawan.
Menurut itung-itungan sementara saat ini, tiket MRT dibanderol Rp 38 ribu. Bila komposisi pembiayaan 70:30, tiket bisa turun menjadi Rp 10 ribu per lembarnya.
"Pusat ya nggak bisa dong kasih subsidi. Kalau semua daerah minta disubsidi angkutannya, gimana?" ujar pria yang akrab dipanggil Jokowi itu.
"Biar tiketnya lebih murah, itu nanti kita (Pemprov DKI Jakarta -red) yang subsidi," jelasnya kepada pers yang mencegatnya di Balai Kota Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Senin (3/12/2012).
Namun agar Pemprov DKI Jakarta bisa memberikan subsidi, maka komposisi pembagian beban biaya proyek antara pemerintah pusat dan daerah yang 58:42 perlu diubah. Usulannya adalah menambah porsi pusat dan mengurangi porsi daerah sehingga komposisinya menjadi 70:30.
"Kalau yang 70:30 ini rampung, baru kita itung berapa harga tiketnya. Paling nggak sama dengan negara lain, kalau bisa lebih murah ya syukurlah," sambung Jokowi.
Pemaparannya tentang perubahan komposisi pembiayaan itu, merupakan bantahan terhadap berita beberapa hari lalu bahwa Pemprov DKI Jakarta meminta subsidi harga tiket MRT. Sebab usulan harga jual tiket yang ada di dalam perjanjian dianggap terlalu tinggi.
Usulan perubahan komposisi ini adalah salah satu agenda konsultasinya dengan Menkeu Agus Martowardoyo yang dijadwalkan pada Selasa (4/12/2012) sore. Sekaligus dalam pertemuan itu, Jokowi akan meminta penjelasan soal skema utang proyek MRT dengan Jepang beserta pembayaran cicilannya.
"Besok saya ketemu dengan Pak Menkeu jam 15.00 WIB. Siapa mau ikut?" ajak Jokowi kepada wartawan.
Menurut itung-itungan sementara saat ini, tiket MRT dibanderol Rp 38 ribu. Bila komposisi pembiayaan 70:30, tiket bisa turun menjadi Rp 10 ribu per lembarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar