Selasa, 04 Desember 2012

Hari Ke-50: Perkenalan Jokowi Dengan Para Duta Besar

Duta Besar Zimbabwe Ms. Alice Mageza dengan jokowi
Agenda gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, hari ini adalah berkenalan dengan para dubes negara sahabat yang ditempatkan di Jakarta. Duta Besar Zimbabwe Ms. Alice Mageza bertindak sebagai tuan rumah acara pagi hari ini.

Acara diplomatic corps gathering ini digelar di Hotel Borobudur, Jl Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (4/12/2012). Jokowi yang berjas hitam tiba di lokasi sekitar pukul 10.00 WIB dengan mengendarai mobil dinasnya.

Dia disambut oleh Duta Besar Zimbabwe Ms. Alice Mageza. Setelah berbincang sesaat dengan dubes paling senior di antara dubes-dubes lainnya, Jokowi lantas bersalaman dengan para duta besar dan mengikuti pertemuan yang berlangsung secara tertup.

Duta besar lainnya yang hadir antara lain dari Australia, Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, Mexico, Inggris, Jerman, Perancis, Swedia, Rusia, Swiss, Portugal dan Spanyol. Tentu saja pada dubes dari negara-negara anggota ASEAN, Afghanistan, Palestina, Irak dan Timor Leste juga hadir.



Read more ...

Hari ke-50: Dubes Mengeluh Ke Jokowi

Jokowi
Dalam pertemuan mereka dengan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), para dubes negara sahabat menyampaikan beberapa keluhan.

"Ini pertemuan silaturahmi biasa yang rutin mau kita adakan, mungkin tiap tahun 2 atau 3 kali. Tadi kami juga menanyakan apakah bapak ibu dubes ada masalah, kalau ada tolong disampaikan. Ya akhirnya ada yang menyampaikan beberapa masalah," ujar Jokowi, usai acara Diplomatic Corps Gathering, di Hotel Borobudur, Jl Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/12/2012).

Menurut Jokowi, banyak hal yang disampaikan oleh para dubes itu. Keluhan itu antara lain terkait dengan masalah perparkiran, tanda-tanda lalu lintas yang masih membingungkan, dan juga terkait dengan perizinan penggunaan bangunan di Jakarta.

"Untuk tanda-tanda lalu lintas itu membingungkan karena belum lengkap ya nanti mbok ya dilengkapi. Selain itu mengenai izin tempat tinggal para dubes, mereka kan kebanyakan tempat tinggal, mau dipakai buat kantor juga itu tidak boleh. Lalu mengenai renovasi di Menteng misalnya, padahal itu kan untuk heritage, izinnya kan memang sulit meskipun hanya renovasi," terang Jokowi.

Selain mendengarkan keluhan para dubes, Jokowi juga memberikan penjelasan mengenai perkembangan pembangunan di Jakarta. Dia menyebutkan pihaknya melakukan penjelasan mengenai bagaimana Pemprov DKI menyelesaikan masalah klasik di Jakarta yakni mengenai kemacetan dan banjir.

"Saya ceritain bahwa nanti monorail akan selesai dalam 4 tahun. MRT kira-kira akan selesai pada 2019 , tapi kalau bisa dipercepat akan kita percepat. Mengenai banjir juga saya cerita setiap tahun paling tidak 6-10 titik kira-kira harus kita selesaikan target, dari 68 titik yang sekarang masih ada," ucap Jokowi.

Jokowi berharap dengan pertemuan ini akan mengangkat citra kota Jakarta di mata dunia, paling tidak di mata perwakilan negara-negara asing tersebut. "Ya ini kita harus sering jelaskan supaya persepsi kita di mata mereka menjadi baik," imbuhnya.

Dalam acara ini beberapa duta besar yang hadir antara lain dari Australia, Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, Mexico, Inggris, Jerman, Perancis, Swedia, Rusia, Swiss, Portugal dan Spanyol. Kemudian dubes dari negara-negara anggota ASEAN, Afghanistan, Palestina, Irak, Zimbabwe dan Timor Leste juga hadir.


Read more ...

Rangkuman 50 Hari Kinerja Jokowi Ahok

Hari ini merupakan hari ke-50 bagi pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama memimpin Jakarta. Berikut ini langkah-langkah yang sudah dilakoni mereka sejak menjabat sebagai kepala/wakil daerah.

Penataan Kampung, Hari ke-38

Penataan Kampung
Gubernur Joko Widodo mulai memarkan desain penataan kampung kumuh di Jakarta. Kampung kumuh tersebar di 360 titik. Ditargetkan, 100 kampung diperbaiki pada tahun 2013. Menurut dia, nantinya Jakarta seperti 1.000 kampung yang terkelola baik. "Jangan seperti Singapura yang sekarang menyesal karena semua sudah dijadikan tower," ujar dia. Setiap kampung punya karakter sesuai daerahnya. Seperti Bukit Duri di sisi rel kereta yang menjadi kampung stasiun. Setiap kampung mencakup dua RW dengan jumlah hunian mencapai 300 unit dengan ruang terbuka hijau dan drainase. Alokasi penataan sebesar Rp 30-50 miliar. "Tapi nanti tergantung DPRD."

Banjir Jakarta, Hari ke-39 

Banjir
 Mungkin inilah salah satu yang membuat Jokowi merasakan sulitnya mengelola Ibu Kota. Dari catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, ada 2.700 keluarga di 17 kelurahan terendam banjir. Jokowi merasa belum sempat menjalankan programnya, seperti pengerukan sungai, relokasi warga, dan normalisasi kali Pesanggrahan, tapis sudah disalip banjir. "Memang baru proses pengerjaan. Sudah dikeruk, tapi keduluan sama banjir," kata Jokowi, 23 November 2012.

Kartu Jakarta Pintar, Hari ke-47

Kartu Jakarta Pintar
Gubernur Joko Widodo mengunjungi SMA Yappenda, Jakarta Utara, dan SMA Santo Paskalis, Jakarta Pusat, untuk membagikan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Sebanyak 3.013 kartu disebar pada tahap awal bagi siswa kurang mampu. Kartu KJP berbeda dengan dengan Dana BOS. KJP membantu siswa untuk kebutuhan logistik, seperti membeli buku, membayar angkutan umum, dan membeli sepatu. Setiap siswa akan mendapat Rp 240 ribu per bulan. "Ini kan baru sisa pencegahan untuk pencegahan putus sekolah dulu," kata Ahok, 29 November 2012.

Angkutan Umum dan Macet, Hari ke-50

Mass rapid transportation (MRT) 

Mass rapid transportation (MRT)
Empat pertemuan Jokowi dengan pihak PT MRT belum menyepakati pembangunannya. Jokowi mau merestui MRT bila tarif yang dibebankan ke penumpang dikurangi. Jokowi akan meminta beban pembiayaan 42 persen yang dibebankan kepada Pemda dikurangi. “Paling tidak, saya akan minta pemerintah pusat menanggung 70 persen agar beban kami tidak terlalu berat,” katanya. Bila jumlah 70 persen disetujui, harga tiket bisa lebih murah dari Rp 15 ribu. Sedangkan Menteri Keuangan Agus Martowardojo belum memberikan lampu hijau.

Ruas tol dalam kota

Ruas tol dalam kota
Rencana enam ruas tol dalam kota urung disetujui Jokowi. Menurut dia, proyek warisan itu masih mengganjal karena tidak menunjang pembangunan transportasi massal. Untuk proyek jalan tol ini, Jokowi harus berhadapan dengan desakan Kementerian Pekerjaan Umum. Jokowi hanya setuju bila salah satu ruas dipakai untuk busway. "Kalau untuk elevated bus (bus melayang), iya. Tetapi, kalau untuk mobil pribadi,
tidak," ujar Jokowi.




Read more ...

Senin, 03 Desember 2012

Hari ke-49: Jokowi Tidak Mau Jadi Penanggung Jawab Tunggal Proyek MRT

Jokowi akan meminta penjelasan Menteri Keuangan sekaligus mengupayakan negosiasi ulang terkait masalah MRT. Pasalnya dalam perjanjian proyek MRT tersebut dinyatakan bahwa penanggung jawab adalah Gubernur DKI Jakarta. Dan menurutnya pernyataan tersebut sangat tidak logis.

"Jadi ada kesalahan sedikit saja, saya yang pertama di-ngeh... (sambil menarik dasinya ke depan). Kalau tanggung jawab mutlak di gubernur, saya nggak usah jadi gubernur," ujar Jokowi di kantornya di Balai Kota Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Senin (3/12/2012).

Menurutnya, posisi Gubernur DKI Jakarta dalam proyek MRT seharusnya cukup selaku pengawas. Sedangkan urusan teknis pengerjaan proyek dan pengelolaannya kelak, tetap menjadi tanggung jawab pihak operator. Di dalam hal ini adalah jajaran direksi dari PT dan BUMD yang bersangkutan.

"Kan ada PT dan BUMD, tanggung jawabnya di PT dong. Kok bawa-bawa gubernur juga? Saya nggak ngerti. Ini juga kita mau renegosiasi," sambungnya.

Sedangkan klausul lain dalam perjanjian yang akan dimintakan penjelasannya kepada Menkeu Agus Martowardoyo adalah skema utang dari Jepang. Terutama persoalan beban bunga cicilan yang di dalam perjanjian tertulis dalam nilai yen.

"Tapi itu rupiahnya berapa? Ini yang saya mau minta kejelasan konkretnya," sambungnya.

"Besok saya ketemu dengan Pak Menkeu jam 15.00 WIB. Siapa mau ikut?" ajak Jokowi kepada wartawan.



Read more ...

6 Gratisan Dari Jokowi

Jokowi mengeluarkan sejumlah program gratis buat warganya. Berikut 6 pemberian gratis dari Jokowi:

1. Bantuan Pendidikan Gratis

Jokowi membagikan 3.000 Kartu Jakarta Pintar (KJP) di sekolah-sekolah di DKI Jakarta. Ia menargetkan akan membagikan 332.000 KJP tahun depan, termasuk sekolah swasta.

KJP hanya diberikan untuk siswa yang kurang mampu. Kartu ini berisi uang yang berbeda-beda. Untuk siswa SMA atau SMK akan diberikan Rp 240.000, sedangkan siswa SMP sebesar Rp 210.000 dan SD Rp 180.000.

Uang tersebut akan masuk ke KJP yang terintegrasi dengan kartu ATM Bank DKI setiap tanggal 1 setiap bulannya dan nominalnya untuk jangka waktu 3 bulan. KJP akan dievaluasi 1 hingga 2 bulan lagi.

Menurut Jokowi, uang tersebut bukan untuk membayar uang sekolah melainkan untuk operasional sekolah siswa.

"Itu bukan untuk biaya sekolah, tapi untuk biaya beli seragam, beli sepatu, beli buku, sama untuk tambahan biaya gizi dan transport, karena biaya sekolah udah ditanggung (pemerintah)," jelas Jokowi.

2. Kesehatan Gratis

Jokowi menyebarkan Kartu Jakarta Sehat (KJS). Ia tidak hanya menjamin pembiayaan pengobatan di puskesmas dan rumah sakit kelas III menjadi gratis.

Namun dengan kartu ini, warga yang harus menjalani operasi berat seperti operasi jantung dan kanker tidak perlu bayar alias gratis.

Ia juga gencar menempel stiker layanan gratis salah satunya di Puskesmas Tambora, Jakarta Barat. Warga yang punya KTP Jakarta juga bisa berobat gratis.

3. Kios Gratis

Jokowi melakukan sidak ke Pasar Gembrong, Johar Baru, Jakarta Pusat. Di hadapan pedagang sayur, Jokowi menegaskan akan membangun kembali Pasar Gembrong dan akan menggratiskan pasar itu.

"Gimana kalau kita bangun lagi, bangunnya seperti apa, lantai dua ya?" tanya Jokowi saat duduk di warung jengkol milik pedagang di Pasar Gembrong, Jakarta Pusat, Rabu (24/10/2012).

Saat mendengar pertanyaan itu, pedagang kemudian bertanya balik kepada Jokowi, apakah mereka akan dikenai biaya kios usai pembangunan pasar baru nantinya. "Pak, kalau dibangun, kita bayar lagi nggak?" tanya seorang pedagang.

"Nggak, pokoknya gratis," jawab Jokowi.

Para pedagang mengaku bahwa setiap harinya mereka dikenai pajak Rp 3.000 per hari.

4. Pajak Warteg Gratis

Pemilik warteg dan pelanggannya kini bisa bernafas lega. Jokowi menunda penerapan pajak warteg. Tak cuma itu, dia bahkan bilang pemilik warteg sebaiknya tidak dikenai pajak.

"Ya untuk sementara ditunda. Selanjutnya dihilangin sajalah," kata Jokowi dalam jumpa pers di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (28/11/2012).

Menurut Jokowi, pajak sebaiknya hanya dikenakan terhadap pemilik restoran besar di Ibukota.

"Pokoknya yang wartegnya, ingin saya ya nggak usah dikenainlah. Kenain restoran yang gede-gede saja. Kayak nggak ada objek pajak yang lain saja," ujar pria berusia 51 tahun itu.

5. Rekreasi Waduk Gratis

Jokowi menginginkan Waduk Riario di Jl Perintis Kemerdekaan, Pedongkelan, Jakarta Timur, dijadikan tempat rekreasi gratis bagi warga. Waduk ini akan diperbaiki sehingga bisa menjadi ruang terbuka publik.

"Ini Danau Riario ini sudah beberapa tahun tidak produktif. Ini mau kita produktifkan untuk rekreasi gratis masyarakat," kata Jokowi usai mengunjungi waduk tersebut, Rabu (21/11/2012).

Jokowi mengatakan, pembenahan akan mulai dilakukan mulai tahun depan. Waduk itu akan dikeruk dan airnya akan dibersihkan.

"Nanti kita akan bangun taman yang bagus, awal 2013 akan kita bangun. Kalau tidak begitu nanti akan diduduki untuk pemukiman lagi," katanya.

6. Makanan Gratis

Puluhan pedagang kaki lima yang siap menjajakan makanan dan minuman gratis saat pelantikan Jokowi-Ahok pada 15 Oktober 2012. Gratis karena mereka telah dibayar timses Jokowi-Ahok.

Pedagang kaki lima ini menjajakan makanan yang bervariasi. Mulai dari nasi goreng, minuman bajigur, ubi, banderek, serabi, rujak, mie ayam dan soto mie. Pada gerobak-gerobak mereka tertulis 'makanan gratis'. Makanan itu langsung diserbu warga Jakarta.

Pedagang menjajakan menu gratis dibagi menjadi dua gelombang, yaitu sebelum pukul 10.00 WIB dan sesudah pukul 10.00 WIB. Dalam waktu singkat, hidangan gratis itu ludes.

Itulah 6 Gratisan dari Jokowi semenjak ia menjabat gubernur hingga sekarang.
Read more ...

Hari ke-49: Prov DKI Janji Subsidi Harga Tiket MRT

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meluruskan kabar permintaan meminta subsidi tiket MRT kepada pemerintah pusat. Sebaliknya, yang akan memberikan subsidi adalah Pemprov DKI Jakarta setelah dilakukan perubahan komposisi pembagian beban pembiayaan proyek MRT dengan pemerintah pusat.

"Pusat ya nggak bisa dong kasih subsidi. Kalau semua daerah minta disubsidi angkutannya, gimana?" ujar pria yang akrab dipanggil Jokowi itu.

"Biar tiketnya lebih murah, itu nanti kita (Pemprov DKI Jakarta -red) yang subsidi," jelasnya kepada pers yang mencegatnya di Balai Kota Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Senin (3/12/2012).

Namun agar Pemprov DKI Jakarta bisa memberikan subsidi, maka komposisi pembagian beban biaya proyek antara pemerintah pusat dan daerah yang 58:42 perlu diubah. Usulannya adalah menambah porsi pusat dan mengurangi porsi daerah sehingga komposisinya menjadi 70:30.

"Kalau yang 70:30 ini rampung, baru kita itung berapa harga tiketnya. Paling nggak sama dengan negara lain, kalau bisa lebih murah ya syukurlah," sambung Jokowi.

Pemaparannya tentang perubahan komposisi pembiayaan itu, merupakan bantahan terhadap berita beberapa hari lalu bahwa Pemprov DKI Jakarta meminta subsidi harga tiket MRT. Sebab usulan harga jual tiket yang ada di dalam perjanjian dianggap terlalu tinggi.

Usulan perubahan komposisi ini adalah salah satu agenda konsultasinya dengan Menkeu Agus Martowardoyo yang dijadwalkan pada Selasa (4/12/2012) sore. Sekaligus dalam pertemuan itu, Jokowi akan meminta penjelasan soal skema utang proyek MRT dengan Jepang beserta pembayaran cicilannya.

"Besok saya ketemu dengan Pak Menkeu jam 15.00 WIB. Siapa mau ikut?" ajak Jokowi kepada wartawan.

Menurut itung-itungan sementara saat ini, tiket MRT dibanderol Rp 38 ribu. Bila komposisi pembiayaan 70:30, tiket bisa turun menjadi Rp 10 ribu per lembarnya.



Read more ...

Minggu, 02 Desember 2012

Hari Ke-48: MRT Jangan Cepat-cepat

Gubernur DKI Jakarta Jokowi ingin bernegosiasi dengan Jepang masalah pinjaman MRT.

"Saya ingin menawarkan lagi pinjaman dari Jepang itu. Mentang-mentang minjami uang, maunya sendiri. Perencanaan dari sana, barang-barang dari sana, kontraktor dari sana, terus kita ngapain?" kata Jokowi.

Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan di depan 1.000 ketua RT/RW, PKK di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (2/12/2012).

"Masyarakat harus tahu, itu yang akan direnegosiasi. Kemudian beban investasi, 42 persen pemerintah pusat, 52 persen pemerintah provinsi. Mestinya pusat yang harus gede dong, setuju nggak? Ya, Bapak-Ibu setuju, pemerintah pusat belum tentu setuju. Jadi jangan didorong cepet-cepetan, enak yang Jepang-nya nanti, enak pemerintah pusatnya nanti," tegas Jokowi yang mengenakan batik cokelat lengan panjang ini.

Sebelumnya Jokowi masih pusing dengan perencanaan angkutan massal tersebut berharga triliunan rupiah itu. Namun dia berjanji, semua urusan masalah tersebut bisa selesai bulan Desember.

"Tetap Bus Rapid Transit diselesaikan tahun depan. MRT dan Monorel akan segera kita putuskan tahun ini, bulan Desember ini dua-duanya," ujar Jokowi di Hotel Grand Sahid Jaya, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (30/11/2012).

Sebelumnya, Jokowi telah menggelar pertemuan dengan Dirut PT MRTJ. Namun yang membuat Jokowi gusar adalah harga tiketnya yang mahal, mencapai Rp 38 ribu. Tiket itu bisa turun hingga Rp 18 ribu-Rp 15 ribu bila disubsidi. Untuk itu Jokowi akan meminta bantuan pemerintah pusat melalui Menkeu agar bisa memberikan 70 persen subsidi tiket MRT. Namun ternyata Menkeu menolak usulan Jokowi ini.



Read more ...

Program Kartu Pintar DKI Harus Tepat Sasaran

Program Kartu Jakarta Pintar (KJP
Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang diluncurkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengena sasaran  jelas dan tepat. Hal ini agar tidak mengulangi kesalahan seperti yang terjadi pada Bantuan Langsung Tunai (BLT).

"Apakah sistem ini sudah benar-benar jelas, apakah targetnya sudah tepat? Di Indonesia, yang sering terjadi adalah membagi rata, seperti program Bantuan Langsung Tunai (BLT)," ujar sosiolog pendidikan dari UI, Indera Ratna Irawati, saat berbincang dengan detikcom, Minggu (2/12/2012). 

Indera mengatakan program ini perlu diapresiasi. Namun begitu juga sangat perlu dievaluasi pelaksanannya secara berkala untuk menghindari hal-hal yang tidak dinginkan.

"Program sangat perlu dievaluasi pelaksanaannya secara berkala untuk perbaikan di masa datang," tuturnya. 

Jika dilihat dari sisi penggunaan KJP, harus ada aturan yang jelas tentang bagaimana mekanisme penggunaan dan apakah ada laporan yang harus dibuat siswa terkait penggunaan uang yang mereka ambil dari KJP tersebut.

"Harus jelas bagaimana mekanisme penggunaan, uang digunakan untuk apa, bagaimana evaluasi penggunaannya," ucap Indera.

Terlepas dari pro dan kontra yang timbul, hal yang penting menurut Indera adalah program ini harus didukung karena merupakan hal baru yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki kualitas pendidikan yang ada saat ini. Siswa kurang mampu mendapatkan dukungan langsung untuk membiayai kebutuhan sekolah mereka.

"Sangat penting digarisbawahi bahwa program ini disemangati dengan keinginan untuk perbaikan menuju kondisi yang lebih baik," katanya.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) membagikan 3.000 Kartu Jakarta Pintar (KJP), Sabtu (1/12) kemarin. Kartu ini digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional para siswa seperti membeli buku, sepatu dan ongkos ke sekolah.

Kartu tersebut berbentuk ATM berisi uang yang berbeda-beda. Untuk siswa SMA atau SMK akan diberikan Rp 240.000, SMP sebesar Rp 210.000 dan SD Rp 180.000. Uang tersebut bisa diambil kapan saja tergantung kebutuhan siswa.


Read more ...

Terkait MRT: Mengapa Harus Utang Jepang?

MRT
Gubernur DKI Jakarta Jokowi dipusingkan oleh proyek Mass Rapid Transit (MRT), salah satunya adalah yang berkaitan dengan syarat pinjaman dari Jepang. Ketika rapat MRT di Balai Kota, Rabu (28/11/2012) lalu, sejumlah  perwakilan masyarakat serta pakar transportasi menanyakan, "Mengapa harus utang pada Jepang?"

Salah satu yang mempertanyakan utang ini adalah pengamat transportasi yang juga Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Darmaningtyas.

“Kenapa harus utang? Dana SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) DKI tahun lalu Rp 6,7 triliun. Dana pembangunan MRT ini Rp 17 triliun. Dibagi lima tahun cuma memakai Rp 3,4 triliun APBD saja,” kata Darmaningtyas dalam video yang diunggah Pemprov DKI ke Youtube, 28 November lalu.

Dia juga gusar, awalnya proyek ini di bawah Gubernur Sutiyoso bernama subway, kenapa lantas berubah jadi MRT. Disebut MRT ini karena ternyata pembangunannya tak hanya di bawah tanah (subway) tapi juga elevated (layang).

"Lho kok elevated. Ternyata saya ketahui itu syarat dari Jepang. Kenapa? Karena Jepang punya kepentingan," kata dia.

Darmaningtyas juga bertanya benarkah kandungan asing dalam MRT ini 80 persen. "Bila benar, kita dikadali," jelasnya.

Untuk tiket yang Rp 15 ribu - Rp 38 ribu, Dharmaningtyas juga mempertanyakan, "GDP (penghasilan perkapita-red) kita berapa memangnya sampai warga kita mampu beli tiket harga segitu?" Pada dasarnya, Darmaningtyas setuju dibangun MRT asal bawah tanah dan tidak menggunakan pinjaman dari Jepang.

Salah satu warga yang hadir dalam rapat yang berlangsung panas itu juga mempertanyakan kenapa harus utang pada Jepang. Dia memberikan solusi untuk menerbitkan surat utang. Hal ini membuat warga ramai-ramai saweran membangun MRT sekaligus menimbulkan rasa memiliki.

"Terbitkan bond (surat utang). Tidak perlu pinjaman dari Jepang. Warga bisa dilibatkan. Sekarang kan sering ada koin Prita, mungkin bisa membuka koin MRT," imbuh warga yang tergabung dalam Forum Warga Fatmawati itu. Warga Fatmawati berkepentingan dengan proyek tersebut karena menurut rencana MRT akan melewati jalan padat itu.

Warga itu juga tidak setuju nama MRT, lebih sepakat istilah yang dipakai Jokowi, kereta bawah tanah.

"Sangat baik, kenapa? Karena bawah tanah, 10-20 tahun penduduk bertambah, lebih mudah penambahan jalur lapis ke bawah. Kalau elevated, ditambah bertingkat-tingkat seperti roller coaster di dunia fantasi, Pak," katanya.

Warga lain mempertanyakan bila MRT dibangun dengan biaya APBN bukankah warga dari Aceh sampai Papua yang menanggung bebannya. Kemudian mengapa harus dari Lebak Bulus-Kota, padahal warga yang bekerja di Jakarta itu mayoritas dari Depok, Tangerang dan Bekasi. Lebih baik mengoptimalkan jalur dari Jatinegara-Senen untuk para komuter dari Bekasi, Lenteng Agung-Tanah Abang untuk para komuter dari Depok dan Kebayoran Lama untuk para komuter dari Tangerang. 

"Jadi hold proyek MRT, ini betul-betul bermanfaat buat warga atau hanya sebagai benchmarking Jakarta kota modern harus ada MRT-nya?" kata perempuan berjilbab ini.

Ada pula warga yang mengeluhkan masalah transparansi dari PT MRT Jakarta. Seperti dokumen skema pembiayaan dan hasil studi kelayakan.

"Nah, tidak ada transparansi, di situ masalahnya. Diletakkan di website, jakartamrt.Com tidak ada hasil studi, tidak ada skema pembiayaan, yang dibilang loan lalu dibilang grant. Semua dokumen harusnya ditaruh di website. Itu publik kok dibilang confidential gimana, semua pembicaraan ini
dipublikasikan masih dibilang itu dibilang document private confidential, saya nggak ngerti," kata warga itu.

Sebelumnya pihak PT MRT Jakarta mengakui dokumen tentang Return on Investment (ROI) masih confidential. 

Seorang warga Fatmawati bernama Mahes mempertanyakan seperti apakah dampak sosial, keamanan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat dalam pembangunan kereta bawah tanah, sudah dikaji dan dipaparkan ke warga. Pasalnya selama ini informasi yang didengarnya sangat minim. Di Fatmawati misalnya, daerah yang hendak dilalui jalur MRT Lebak Bulus-Bundaran HI, terdapat 90 bank
dan 82 usaha showroom mobil, toko elektronik, dan toko kain. Mahes yang merupakan pengusaha di Fatmawati itu belum mengetahui seberapa jauh dampak MRT terhadap usaha itu. 

Selama ini informasi soal MRT seolah dirahasiakan. Bahkan, ia sudah mengunjungi
Ombudsman RI untuk mengadukan ketertutupan proyek itu. Namun, hasilnya kurang memuaskan.

“Buka ke masyarakat, karena MRT itu bukan buat Bapak (Soetanto), tapi untuk warga Jakarta,” kata
Mahes ketus. Soetanto Soehodo adalah Deputi Bidang Transportasi DKI Jakarta.

Dihimpun dari berbagai sumber, selama ini payung hukum soal proyek MRT antaralain Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pendirian PT MRT Jakarta dan Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal ke PT MRT Jakarta. Dalam aturan itu operator MRT adalah PT MRT Jakarta yang berfungsi sebagai pihak yang membangun, mengoperasikan, dan memelihara MRT.

Selain itu ada Perda No.4 Tahun 2008 mengatur penggunaan permodalan yang dipinjamkan JICA, yaitu menerima setoran modal dari Pemprov DKI sebesar 58% dari total pinjaman dari JICA, dan pinjaman pemerintah pusat 42% dari total pinjaman yang diteruskan ke Pemprov DKI lalu oleh Pemprov DKI ke PT MRT.

Total dana yang dibutuhkan untuk proyek MRT tahap I sebesar Rp 15 triliun. Dana pinjaman itu harus dikembalikan dengan bunga 0,2% dan 0,4% dengan jangka waktu pengembalian 30 tahun plus 10 tahun.

Jaringan MRT Jakarta ada dua, antara lain koridor satu Lebak Bulus hingga Kampung Bandan. Koridor dua dengan jalur Timur ke Barat, mulai dari Balaraja hingga Cikarang.

Proyek MRT tahap I antara lain Lebak Bulus-Bundaran HI diantaranya sebanyak tujuh stasiun berada di permukaan tanah yakni Lebakbulus, Fatmawati, Cipete Raya, H Nawi, Blok A, Blok M, dan Sisingamangaraja. Sisanya, enam stasiun di bawah tanah atau subway terletak di Masjid Al-Azhar, Istora Senayan, Bendungan Hilir, Setiabudi, Dukuh Atas, dan Bundaran HI.



Read more ...

Hari Ke-48: Jokowi Beri Penghargaan di Istora

Gubernur DKI Jakarta Jokowi pada Jumat (30/11/2012) lalu sempat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kecamatan Setiabudi. Pada pukul 08.30 WIB, Camat Setiabudi Makmur HN, tak ada di kantornya. Namun hari ini, Camat Setiabudi itu diberi penghargaan oleh Jokowi. Lho kok?

Pantauan detikcom dalam silaturahmi dengan camat, lurah dan RT-RW se-Jakarta di Istora Senayan, Minggu (2/12/2012) penghargaan itu diberikan kepada camat, lurah, RT, RW, Posyandu dan PKK berkinerja terbaik. 

Berikut penerima penghargaan itu: Camat Pasar Rebo Premi Lasari, Camat Tambora Hisnawa Adji, Camat Setiabudi Makmur HN, Lurah Lebak Bulus Haris Abidin Muchlis, Lurah Munjul Iin Muthamainnah, Lurah Petojo Utara Andri Ferdian AP.

Kemudian untuk RT-RW terbaik: RW 1 Pondok Ranggon Cipayung, RW 06 Sukapura, Cilincing, RW 07 Mampang Prapatan Jaksel. RT 002/RW 03 Duri Kosambi Cengkareng, RT 008/RW 015 Cipinang Muara Jaktim, RT 005/RW 1 Pulau Harapan Kepulauan Seribu. Posyandu Melati 2 Rawa Badak Selatan Koja, Jakut, dan penggerak PKK Jakarta Pusat.

Aksi teatrikal pemberian penghargaan ini sempat dilakonkan oleh Nurdin, petugas kebersihan dengan mengenakan seragam dan helm petugas kebersihan. Nurdin naik sepeda di Istora hingga ke depan Jokowi dan menyerahkan map berisi penerima penghargan.

Jokowi lantas maju ke depan menyerahkan penghargaan itu. Lantas apa tanggapan Jokowi mengenai Camat Setiabudi?

"Bagus dapat penghargaan, kan belum dicek mengapa terlambat," kata Jokowi ketika ditanya wartawan tentang sidaknya hari Jumat.

Yang menilai siapa sehingga Camat Setiabudi mendapat penghargaan? "Yang nilai ya tim penilai, ya nggak tahu. Saya kan hanya memberi penghargaan. Jangan tanya rinci ke saya," jawab Jokowi. 



Read more ...

Kartu Jakarta Pintar (KJP) Harus tepat guna

Kepala Dinas Pendidikan DKI, Taufik Yudi Mulyanto mengatakan pihaknya berencana memberikan uang KJP itu per minggu. Hal tersebut agar pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP) bisa tepat guna. Jangan sampai uang yang diberikan digunakan untuk hal di luar keperluan sekolah. Untuk itu, 

"Bisa per minggu atau per dua minggu diberikan, agar tepat guna," kata Taufik saat berbincang dengan detikcom, Minggu (2/12/2012).

Sebelumnya, Taufik mengatakan biaya operasional siswa diberikan dalam jangka waktu per tiga bulanan. Menurutnya, dalam waktu 2 bulan ke depan sistem ini akan dievaluasi, apakah efektif memberikan dana sekaligus untuk 3 bulan. Jika dirasa kurang maka tahun depan bisa dibayarkan per bulan atau mingguan.

"Ini yang akan kita kaji untuk 2 bulan ke depan, kita kan lihat hasil evaluasi nanti. Tahun depan bisa dibayarkan per bulan atau per minggu," katanya.

KJP hanya diberikan untuk siswa yang kurang mampu. Kartu ini berisi uang yang berbeda-beda. Untuk siswa SMA atau SMK akan diberikan Rp 240.000, sedangkan siswa SMP sebesar Rp 210.000 dan SD Rp 180.000.

Uang tersebut akan masuk ke KJP yang terintegrasi dengan kartu ATM Bank DKI setiap tanggal 1 setiap bulannya dan nominalnya untuk jangka waktu 3 bulan. Saat membagikan KPJ, Sabtu (1/12), Jokowi mengatakan uang tersebut bukan untuk membayar uang sekolah melainkan untuk operasional sekolah siswa.

"Itu bukan untuk biaya sekolah, tapi untuk biaya beli seragam, beli sepatu, beli buku, sama untuk tambahan biaya gizi dan transport, karena biaya sekolah sudah ditanggung," jelas Jokowi.


Read more ...

Hari ke-48: Silaturahmi Jokowi Dengan RT & RW Se-DKI

Silaturahmi Jokowi Dengan RT & RW Se-DKI
Jokowi melakukan silaturahmi dengan  masyarakat RT, RW, PKK serta seluruh elemen masyarakat.  

Pantauan di lokasi, Minggu (2/12/2012), sekitar 5000 orang berkumpul di Istora Senayan menghadiri acara tersebut. Jokowi tiba sekitar pukul 09.15 WIB. Jokowi menggunakan mobil Innova hitam bernopol B 1123 RFR.

Dengan berbalut kemeja batik cokelat, Jokowi masuk ke dalam stadion ditemani istrinya, Iriana Widodo dan para ajudannya. 

Saat memasuki gedung Istora, tiba-tiba lampu mendadak mati. Sontak seisi ruangan serempak berteriak panik, "Waahh..!". 

Namun ternyata hal ini merupakan rangkaian acara yang disengaja untuk menyambut Jokowi. Beberapa detik kemudian lampu kembali nyala.

Pertemuan ini dihadiri sebagian besar oleh ibu-ibu PKK se-DKI yang mengenakan seragam ungu, hadir juga para ketua-ketua RT, RW dan warga DKI.
Read more ...

Agenda Gubernur DKI Jokowi Hari Ke-48

Pagi hari sekitar pukul 07.00 WIB, Jokowi berencana bakalan melepas gerak jalan penyandang disabilitas tingkat nasional.

Informasi yang dihimpun detikcom, Minggu (2/12/2012), acara gerak jalan penyandang cacat tingkat nasional ini akan diikuti ratusan orang. Acara digelar di depan gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Peserta terdiri dari tuna netra, tuna wicara, disabilitas intelektual, tuna rungu dan tuna daksa. Acara ini bertujuan dalam rangka peringatan hari disabilitas internasional di halaman Balaikota.

Usai melepas acara gerak jalan, pukul 09.00 WIB Jokowi dijadwalkan menghadiri silaturahmi gubernur bersama masyarakat RT,RW, PKK serta seluruh elemen masyarakat di Stadion Indoor Senayan.

Siang harinya sekitar pukul 12.00 Jokowi akan melakukan pengambilan foto untuk didistribusikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI.

Sementara itu, belum diketahui apakah Jokowi akan kembali melakukan aksi blusukan ke kampung-kampung di wilayah Jakarta atau tidak hari ini.
Read more ...

Sabtu, 01 Desember 2012

Ahok Bakal Jadikan Ancol Pusat Pendidikan

Rencana wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk menjadikan kawasan Ancol sebagai pusat pendidikan direspon positif dari PT Pembangunan Jaya Ancol.

Hal ini sejalan dgn visi misi Ancol," ujar Humas PT Pembangunan Jaya Ancol, Farida Kusuma saat dihubungi, Sabtu (1/12/2012).

"Berarti Ancol akan menjadi destinasi wisata edukasi. "

Farida mengatakan Ancol mempunyai peran sosial untuk memajukan pendidikan masyarakat, apalagi dengan adanya perkembangan wisata edukasi tentang Kelautan dan Perikanan.

"Wisata pendidikan bisa dilakukan dalam bentuk kerjasama dengan sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan," katanya.

Sementara itu, terkait dengan adanya pernyataan Ahok yang berharap agar Ancol menggratiskan biaya masuk, Farida menilai pernyataan tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan bagi Ancol. Dia menambahkan, Ancol sudah memberikan tarif yang murah bagi masyarakat.

"Selama ini Ancol sudah dan akan memberikan tarif yang sangat murah, bahkan Ancol saat ini sudah menggratiskan kira-kira 10 persen pengunjung yang merupakan duafa dan fakir miskin," tegasnya.

Farida juga menambahkan, usulan untuk menggratiskan biaya masuk Ancol juga harus dikaji dulu. Karena Ancol adalah perusahaan publik yang berkaitan dengan saham.

Ancol harus konsisten dengan janji kepada pemegang saham. Apabila ingkar, akan membuat masyarakat tidak percaya sehingga harga saham Ancol anjlok, dan untuk ke depannya sulit mendapatkan kepercayaan lagi untuk tiap coorporate action yang akan dilakukan," tegas dia lagi.

Sebelumnya Ahok mengatakan, selain menjadi tempat wisata, Ancol juga akan dijadikan sebagai pusat pendidikan.

"Kami ingin Ancol buat suatu program pelatihan. Jadi orang ke sana tidak hanya untuk jalan-jalan saja tapi bisa untuk pendidikan," ujarnya.



Read more ...

Bonus Rp 20 Juta/bulan Untuk Pegawai Pajak Oleh Ahok

Pernyataan  Ahok bakalan memberi bonus pegawai pajak Rp 20 juta perbulan diungkapkan dalam paparan Dinas Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta pada Jumat (20/11). Di Youtube video paparan tersebut telah ditonton 6.057 hingga Sabtu (1/12/2012) pukul 17.02 WIB.

Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menargetkan kenaikan pendapatan DKI dari pajak hingga mencapai angka Rp 40 triliun. Salah satu caranya dengan menghapus sistem pembayaran pajak yang mencapai Rp 7 triliun lebih. 

Dalam paparan tersebut, hotel sebanyak 11.501 dan restoran 8 ribu di Jakarta ikut menyumbang pendapatan daerah lewat pajak. Pemprov DKI Jakarta juga mempunyai ribuan sumber pendapatan pajak lainnya.

"Data ini semua saya minta semua nama, alamat, telepon, soft copy. Saya mau Senin (3/11)," pinta Ahok tegas. 

Untuk menarik pajak dari wajib pajak dengan sistem lama, perbulan Pemprov DKI Jakarta menggelontorkan dana Rp 67 miliar perbulan. Belum lagi ditambah dengan biaya lain sehingga membengkak sangat besar. Hal ini membuat Ahok geleng-geleng kepala.

"Itu pertahun kira-kira Rp 7 triliunan," kata Ahok dengan muka masam.

Nah, untuk mengefisiensikan penarikan pajak, Ahok akan menggunakan sistem online sehingga bisa menekan dana tersebut. Selain efisien, juga menekan kebocoran dan uang pajak semakin banyak terserap APBD. Setelah berhasil menekan kebocoran dan mengetatkan ikat pinggang, maka Ahok akan memberikan reward kepada pegawai pajak.

"Anggaplah pegawai pajak 1.000 orang, saya kasih Rp 10 juta, nggak sampai Rp 10 miliar kan? Setahun nggak sampai Rp 120 miliar," katanya memberi perumpamaan.

"Itu di luar gaji. Kurang cukup? Saya kasih Rp 20 juta perbulan. Paling Rp 320 miliar. Ngapain saya bayar setahun Rp 7 triliun? (sistem lama)" tuntas Ahok santai.



Read more ...

Hari ke-47: Jokowi Mendadak Muncul Di Manggarai Nobar Malaysia Vs Timnas

Warga di depan stasiun Manggarai, Jakarta Selatan dkejutkan oleh ulah Jokowi yang tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka. Saat itu mereka hendak bersiap-siap nonton bareng laga sepak bola Piala AFF Suzuki 2012, antara Timnas melawan Tim Malaysia.

Jokowi tiba di lokasi nobar sekitar pukul 19.40 WIB. Begitu tiba, ratusan warga yang duduk lesehan di atas karpet musala di sebuah lapangan basket langsung terkejut. 

"Eh, ada Jokowi, ada Jokowi. Nonton di sini," teriak beberapa warga yang tekejut begitu Jokowi baru tiba di lokasi Nobar, Jalan Manggarai Utara II, Jakarta Selatan, Sabtu (1/12/2012). 

Begitu tiba, Jokowi langsung dikerubungi puluhan anak-anak. Mereka berebut untuk bersalaman.

Jokowi yang mengenakan baju putih lengan panjang dengan setelah celana panjang hitam langsung duduk di tengah anak-anak. Ratusan Bapak-bapak, Ibu-ibu dan anak-anak tampak asik menonton laga panas Indonesia vs Malaysia ini. Apalagi di tengah-tengah mereka ada orang nomor satu di DKI Jakarta. 

Sebuah layar putih berukuran 2x2 meter dipasang warga untuk acara nobar itu. Jokowi didampingi istrinya, Iriana, dan Wali Kota Jakarta Selatan Anas Effendi.
Read more ...

Jumat, 30 November 2012

Hari Ke 46: Danang: Jokowi Harus Kreatif

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Danang Parikesit, mengatakan bahwa Jokowi harusnya berpikir lebih kreatif alih-alih meminta subsidi pemerintah pusat sebesar 70 persen dari total rencana anggaran subsidi untuk MRT..

Harga tiket MRT yang ditafsir sekitar Rp 38.000 mengharuskan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) 'mengemis' ke pemerintah pusat untuk bantuan subsidi.

"Saya kira pemerintah DKI Jakarta harus cari solusi kreatif dibandingkan minta subsidi. Asal kita mau pasti bisa," kata Danang.

Menurut Danang, biaya operasional MRT harus direncanakan dengan matang berdasarkan jumlah penumpang. Namun jika perkiraan awal jumlah penumpang MRT sekitar 200 ribu orang maka harga tiket Rp 38.000 tidak akan mampu membiayai operasional moda transportasi yang diyakini mampu mengurangi kemacetan di Jakarta tersebut.

"Itu sekedar membagi biaya operasi dengan jumlah penumpang yang bisa diangkut. Jumlah penumpang di tahun awal diperkirakan masih sekitar 200 ribu orang, maka tarifnya besar sekali. Saya tidak tahu bagaimana kawan-kawan buat keputusan, tapi menurut saya kalau dasarnya jumlah penumpang itu tidak mungkin kita bisa membiayai operasi MRT Jakarta," ujar Danang.

Danang menilai potensi jumlah penumpang MRT Jakarta tidak menjamin mampu menghidupkan MRT Jakarta. Pengembangan kawasan sekitar stasiun MRT dan penempatan titik-titik stasiun di kawasan bisnis dan perkantoran dinilai sumber pendapatan utama MRT di sejumlah negara yang telah mengoperasikan MRT.

"Karena MRT itu di mana-mana pendapatannya bukan penumpang, tapi kawasan sekitar stasiun," ujar Danang.

Danang memberikan contoh operasional MRT Hongkong yang fokus pada pengembangan kawasan stasiun MRT mendapatkan keuntungan sebesar 90 persen lebih dari kawasan tersebut. Danang berharap Jokowi mampu melihat peluang tersebut yang diyakini dapat menekan biaya MRT sebesar 40 persen untuk di Jakarta.

"Seperti di Hongkong, 97 persen pendapatannya dari pengembangan kawasan stasiun, tapi ini kan kasus ekstrim, karena di hongkong angka pengembangannya sangat tinggi. Tapi di kita 40 persen masih bisa ditekan sekitar Rp 500 rupiah per kilometer, sekarangkan hitungannya Rp 1000 per kilometer," ujar Danang.

Sebelumnya, Jokowi telah menggelar pertemuan dengan Dirut PT MRTJ. Namun yang membuat Jokowi gusar adalah harga tiketnya yang mahal. Untuk itu Jokowi akan meminta bantuan pemerintah pusat melalui Menkeu agar bisa memberikan 70 persen subsidi tiket MRT.

"Masalah harga tiket. Ini yang masih sedikit di atas yang saya inginkan. Hitung-hitungannya Rp 38 ribu, kalau subsidi jadi Rp 18 ribu, kalau ada subsidi lagi jadi Rp 15 ribu. Pengennya di lain-lain negara kan US$ 1 sekitar Rp 9 ribu sampai 10 ribu, tapi nggak kuat, makanya kita minta bantuan pemerintah pusat," katanya.



Read more ...

Hari ke-46: Jokowi Lantik Pejabat Eselon Baru

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) berencana melantik pejabat eselon II yang baru pada pukul 15.00 WIBBelum diketahui apa jabatan dan siapa pejabat yang akan dilantik. Pelantikan tersebut akan dilakukan di gedung Balaikota DKI, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Selama Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta sejak Oktober 2012 lalu, dirinya belum pernah melantik pejabat eselon II. Untuk diketahui juga, pejabat eselon II di Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta setingkat dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), termasuk Kepala Dinas.

Apakah kini Jokowi akan mencopot Kepala Dinas lama dan mengganti Kepala Dinas yang baru? Siapa Kepala Dinas tersebut?
Read more ...

Kamis, 29 November 2012

Hari ke-45: Jokowi Ingin Bertemu Dirut MRTJ

Jokowi berencana memanggil lagi Dirut MRTJ, Tri Budiarto, terkait belum didapatnya jawaban yang memuaskan seputar proyek Mass Rapid Transit (MRT)Ia mengaku masih ada sejumlah masalah yang mengganjal pikirannya.

"Nanti saya panggil sendiri. Saya akan suruh jelaskan apa yang masih menjadi keraguan saya," kata Jokowi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (29/11/2012).

Jokowi memaparkan isi keraguannya. "Return of investmennya, jumlah penumpang, rute, belum (memuaskan). Kemudian masalah-masalah non teknis kan masih banyak," ujar dia.

"Dulunya kan saya nggak mengerti sosialisasi yang dulu itu seperti apa. Iya dong jangan top down gitu. Bawahnya harus diberikan pengertian. Nggak kayak kemarin coba, isinya orang ngamuk saja, iya kan karena sosialisasinya kurang matang," lanjut Jokowi yang terbalut baju seragam Korpri.

Selain itu, Jokowi juga mempermasalahkan soal tarif MRT. "Termasuk itu, tarif, karena ini investasi yang besar, triliun, iya kan. Nantikan menyangkut tarifnya, karcisnya berapa kan nanti akan menyangkut itu. Ya kalau segitu mungkin lima tahun yang akan datang mungkin nggak akan masalah. Tapi kan subsidinya berapa kalau angkanya kan diambil seperti itu. Subsidi per orang berapa, kalikan per hari berapa, kalikan per tahun berapa miliar harus jelas semuanya," papar Jokowi.

Menurut Jokowi, diperlukan proses kehati-hatian membahas MRT. "Masa kemarin ada yang dorong-dorong segera diputuskan, segera diputuskan, jangan. Nyuruh enak yang mutuskan itu," curhat Jokowi.

Namun begitu, Jokowi tetap mempunyai deadline untuk merealisasikan MRT. "Tapi nggak usah saya sampaikan, nanti kamu kejar-kejar terus. Ada dalam pikiran saya, pasti ada. Batas waktu mesti ada. Kerja itu mesti ada target, ada batas waktu. Ya bisa saja nanti sore kalau saya sudah diberi penjelasan gamblang," kata Jokowi yang mengaku desain MRT sudah ada.

Jokowi juga memaklumi keinginan warga Fatmawati, Jakarta Selatan, agar MRT ditunda. Hal itu terjadi lantaran sosialisasi yang kurang.

"Atau mungkin memang yang di atasnya yang nggak benar gitu lho. Masa jarak rumah sama MRT hanya 7 meter. Wua... wang... weng... wang... weng gitu terus tho tiap menit. Yang benar saja ya warga itu betul. Benar kalau dengan dekat jendela dan pintu hanya 7 meter ya," kata eks Wali Kota Solo itu.



Read more ...

Hari ke-45: Jokowi Maraton Tuntaskan Kasus Demo Warga di Cilincing

Gubernur DKI Jakarta Jokowi tak ingin persoalan warga di Kampung Sawah di Cilincing, Jakut berlarut-larut. Bukan apa-apa, warga di Kampung Sawah pada Rabu (28/11) berunjuk rasa dan memblokir jalan di Cakung-Cilincing. Macet sampai 4 Km.

"Pagi ini saya panggil lagi maraton, biar cepat selesai," kata Jokowi usai upacara Hari Korpri di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis (29/11/2012).

Jokowi pada Rabu sore datang ke Cilincing. Jokowi di depan warga meminta agar mengikuti proses hukum. Warga pun siap diberikan KTP dan Kartu Jakart Sehat.

Ratusan warga Kampung Sawah pada Rabu (28/11) sejak pukul 06.00 WIB memblokir Jalan Raya Cakung-Cilincing (Cacing) untuk memprotes rencana penggusuran wilayah mereka. Akibat aksi pemblokiran yang berlangsung hingga 7 jam itu, lalin di Jalan Cacing arah Cakung mengalami kemcaetan hingga 4 kilometer. Warga memblokir jalan itu dengan membakar ban bekas dan mendirikan tenda terpal berukuran 10x20 meter di tengah jalan.

Wali Kota Jakut Bambang Sugiyono menjelaskan lahan yang bermasalah di Kampung Sawah adalah 2,2 hekar milik Ruin bin Idih, bukan 33 hektar. Di atas lahan tesebut, rencananya akan dibangun rusun untuk warga.

"Jadi di lahan yang warganya akan digusur itu dibangun rusun. Itu nanti Dinas Perumahan yang mengurus," kata Bambang di kantornya Jalan Yos Sudarso, Tanjung Priok, Jakarta Utara, siang tadi.
Read more ...

Hari ke-45: Ini Keinginan Simpel Jokowi Soal MRT

Pembahasan Mass Rapid Transit (MRT) tak kunjung selesai. Bahkan, di rapat terakhir Gubernur DKI Jokowi meninggalkan ruang rapat. Jokowi mengaku pening dan memilih menemui warga Cilincing, Jakut.

Tapi, bicara soal MRT ini, Jokowi sebenarnya simple. Dia hanya ingin penjelasan yang gamblang, mulai dari nilai investasi sampai taksiran jumlah penumpang.

"Kalau terkait MRT kemarin, pengennya saya putuskan. Kemarin itu gampang, saja ROI (return of investment) seperti apa, subsidinya berapa, dan penumpangnya berapa," kata Jokowi usai upacara Hari Korpri di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis (29/11/2012).

Diketahui, semestinya pada Rabu (28/11) soal MRT sudah diputuskan Pemprov DKI. Namun, setelah rapat digelar belum juga keluar kata sepakat. Jokowi bahkan keluar dari ruangan rapat tentang Mass Rapid Transit (MRT) itu, meninggalkan para investor dan pejabat Pemprov.

Sementara menurut Wagub DKI Basuki Tjahja Purnama, ada berbagai macam hal yang mesti dibahas dari proyek MRT.

"Kita mesti kaji dulu, karena begini, karena ada kajian mengatakan bahwa tidak bisa subway, lewat Fatmawati, karena struktur sebuah bangunan, bisa roboh benar apa nggak? Jadi harus layang misalnya, tapi kalau ternyata kajiannya benar boleh bisa lewat subway kita akan berpikir akan buat subway. Kalau kita buat kajian subway lama lagi kan, 2 sampai 3 tahun," kata Wakil Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok).

Hal itu disampaikan Ahok usai rapat tentang MRT dengan PT MRT Jakarta, Kemenhub, PT KAI dan Bappenas di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (28/11).
Read more ...

Rabu, 28 November 2012

Hari ke-44 Jokowi Tiba di Cilincing Dielu-elukan Warga, Jokowi Minta Izin Salat Maghrib

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memenuhi permintaan warga Kampung Sawah, Cilincing, Jakut untuk datang menemui mereka. Tiba di lokasi, Jokowi pun langsung dielu-elukan warga.

Pantauan detikcom, Rabu (28/11/2012) ratusan warga yang memenuhi gang pos 3 Kampung Sawah, Cilincing, Jakarta Utara, langsung menghadang mobil gubernur yang akrab disapa Jokowi tersebut.

Jokowi datang pada pukul 18.15 WIB dengan menggunakan mobil Innova hitam yang langsung dihadang puluhan warga. Jokowi kemudian turun dari mobil.

Warga berebut untuk melihat atau memfoto mantan wali kota Solo tersebut. Tak ayal, kerumunan warga sempat membuat Jokowi kewalahan saat berjalan menuju mesjid Nurul Hidayah di Kampung Sawah yang berjarak sekitar 50 meter dari lokasi mobilnya dihadang. Sesampai di mesjid yang baru dibangun sekitar 90 persen tersebut, Jokowi menanyakan tempat berwudhu.

"Saya mau wudu dulu, mau salat," kata Jokowi setelah melepas sepatunya.

Saat ini puluhan warga memenuhi masjid dan ratusan warga menunggu penampakan Jokowi di luar masjid hingga menutupi gang-gang sekitar.

Sebelumnya, ratusan warga Kampung Sawah memblokir jalan Raya Cacing selama 7 jam memprotes pembongkaran pemukiman mereka seluas 33 hektar. Namun walikota Jakarta Utara Bambang Sugiyono menjelaskan 2,2 hektar di Kampung Sawah atas nama Ruin bin Idih belum jelas statusnya dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara, bukan seluruh lahan pemukiman warga.



Read more ...

Hari ke-44: Jokowi Disoraki 'Hore!'

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akhirnya mengunjungi warga Kampung Sawah, Cilincing, Jakarta Utara. Dalam kunjungan singkat itu, Jokowi meminta agar warga untuk tetap 'dingin' terkait rencana penggusuran pemukiman mereka yang akan diganti dengan rusun.

"Ini biar Bapak-bapak sama Ibu-ibu nggak usah 'panas'. Dikit-dikit 'panas'. Nanti jalan keluar akan saya jalankan dengan Pak Wali Kota. Soalnya banyak, seperti (warga) Tanah Merah, minta KTP. Sekarang tambah lagi di sini," ujar Jokowi di dekat masjid Nurul Hidayah, Kampung Sawah, Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (28/11/2012).

Jokowi tiba di lokasi sekitar pukul 18.15 WIB. Begitu tiba, ratusan warga Kampung Sawah langsung mengerubungi mantan Wali Kota Solo tersebut.

Jokowi mengatakan pihaknya juga akan membentuk RT dan RW di lokasi yang disengketakan di Kampung Sawah tersebut. Selain membentuk RT dan RW, Jokowi juga menjanjikan pemberian KTP dan Kartu Jakarta Sehat kepada warga Kampung Sawah. Namun demikian, Jokowi mengingatkan jika masalah warga di Kampung Sawah adalah masalah hukum.

"Yang mau saya sampaikan kepada masyarakat, semuanya yang di sini nanti akan dibentuk RT dan RW. Bapak ibu akan diberi KTP, juga Kartu Jakarta Sehat. Tapi sekali lagi, masalahnya itu banyak sekali. Kedua masalah sengketa. Ini masalah hukum. Kalau nanti yang memutuskan tidak sama, bukan cuma Bapak-bapak Ibu-ibu yang teriak, saya juga teriak," tuturnya.

Mendengar penjelasan dari orang nomor satu di DKI Jakarta tersebut, warga lalu bersorak 'hore'.

"Oleh karena itu, surat-surat lebih dulu, yang penting esensinya dulu diproses. Masalah RT, RW, dan KTP bisa di saya, nanti saya lakukan. Tetapi ini karena masalah hukum," ucapnya.

Tak lama Jokowi berada di lokasi. Setelah sekitar 10 menit di sana, Jokowi langsung berpamitan kepada warga untuk meninggalkan lokasi. Namun lagi-lagi ratusan warga saling dorong untuk berebut foto dan bersalaman dengan Jokowi saat gubernur yang gemar blusukan itu hendak berjalan menuju mobilnya.

Ratusan warga Kampung Sawah sejak pukul 06.00 WIB pagi tadi memblokir Jalan Raya Cakung-Cilincing (Cacing) untuk memprotes rencana penggusuran wilayah mereka. Akibat aksi pemblokiran yang berlangsung hingga 7 jam itu, lalin di Jalan Cacing arah Cakung mengalami kemcaetan hingga 4 kilometer. Warga memblokir jalan itu dengan membakar ban bekas dan mendirikan tenda terpal berukuran 10x20 meter di tengah jalan.

Wali Kota Jakut Bambang Sugiyono menjelaskan lahan yang bermasalah di Kampung Sawah adalah 2,2 hekar milik Ruin bin Idih, bukan 33 hektar. Di atas lahan tesebut, rencananya akan dibangun rusun untuk warga.

"Jadi di lahan yang warganya akan digusur itu dibangun rusun. Itu nanti Dinas Perumahan yang mengurus," kata Bambang di kantornya Jalan Yos Sudarso, Tanjung Priok, Jakarta Utara, siang tadi.



Read more ...

Hari ke-44: Jokowi akan Sebar Poster Berisi APBD DKI 2013

Gubernur DKI Jakarta Jokowi akan menjelaskan APBD DKI 2013 dalam bentuk poster untuk disebarkan di kampung-kampung. Hal ini dilakukan Jokowi agar warga DKI di kelas bawah sekalipun tahu tentang APBD DKI.

Jokowi menjelaskan tidak hanya mempublikasikan APBD DKI secara online saja karena masih ada warga DKI yang terbatas untuk mengakses internet.

"Online kan yang buka kan kamu-kamu saja, rakyat bawah kan tidak bisa buka itu juga. Jadi mestilah, poster ini supaya semua orang bisa lihat. APBD DKI berapa, untuk jalan berapa, untuk kampung kumuh berapa, beli bus berapa," ujar Jokowi di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (28/11/2012).

Jokowi memperkirakan APBD DKI akan meningkat dari APBD DKI 2012 yang sebesar Rp 41 triliun. Kenaikan rencana APBD DKI 2013 ini juga disumbang faktor pendapatan dari sektor pajak secara online.

"Sebelumnya Rp 41 triliun. 2013, Rp 45,6 triliun tahun depan, karena online, mestinya melonjak," tutur dia.

Pihaknya akan berusaha agar Kebijakan Umum Anggaran Perencanaan Plafon Sementara (KUAPPS) segera bisa disepakati dulu baru kemudian bisa diajukan sebagai RAPBD.

"Target kalau bisa ya hari ini," tuturnya.



Read more ...

Hari ke-44: Jokowi Gandeng KPK Kontrol Anggaran

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ingin Kebijakan Umum Anggaran Perencanaan Plafon Sementara (KUAPPS) tepat sasaran. Ia melibatkan petugas KPK untuk ikut mengawasi anggaran.

"Seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa ini dimulai dari penganggaran karena pencegahan. Kemudian, nanti melaksanakan. Kemudian, ikut controlling. Ini kan supervisi mulai awal sampai akhir agar anggaran tepat sasaran. Tidak ada mark up dan transparan akses publik untuk melihat diberikan," kata Jokowi dalam jumpa pers di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (28/11/2012). Jokowi didampingi Ahok dan Sekda DKI Jakarta Fadjar Panjaitan.

Menurut Jokowi, manajemen kontrol juga bisa dilakukan sehingga hasil APBD bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. "Kita inginnya seperti itu," ujar Jokowi.

Apakah itu tim gabungan BPKB dan KPK? "Kalau nanti kita perlukan akan disampaikan secara langsung, yang terpenting perkuat controlling di lapangan. Jangan sampai seperti ada SD yang baru tahap pengerjaan sudah ambruk. Inilah perlunya pengawasan," jawab Jokowi.

Eks Wali Kota Solo ini mengatakan pembahasan anggaran hingga kini masih bolak-balik. Padahal ia berharap pembahasan anggaran itu selesai minggu ini.

"Kita inginnya dari kemarin bisa cepat tetapi belum rampung (selesai). Tanya tiap hari ke sana ke sini juga belum rampung. Anggaran rupiah sudah ada namun ini perlu penjelasan, penjelasan ini balik, penjelasan ini bolak-balik ya nggak apa-apa ini kan proses kita menjelaskan. Itu Pak Sekda yang bolak-balik terus. Ayo kenapa bolak-balik, Pak," ujar pria berusia 51 tahun itu.

Sekda DKI Jakarta Fajar Panjaitan menjelaskan pembahasan KUAPPS dibutuhkan pendalaman.

"Yang namanya pembahasan KUAPPS itu perlu penjelasan dan pendalaman. Sekarang juga berlangsung pembahasan itu jadi minta doa insya Allah tidak ada keterlambatan," kata Fajar.

Jokowi kemudian menambahkan DPRD DKI Jakarta tidak pernah menanyakan soal proyek MRT dan monorel.

"Soal MRT, monorel juga nggak pernah ditanyakan ke kita. Jadi secara resmi belum pernah tanya ke kami, Pak Wagub, Sekda juga belum. Kalau tanya, kami jelasin," ujar Jokowi.



Read more ...