Hari ke-36: Jokowi Jokowi Menghimbau Lurah Temui Warga, Kalau Perlu Ngecat Lapangan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) kembali mengumpulkan jajaran birokrasinya hingga tingkat kecamatan di gedung Balai Kota DKI Jakarta. Dalam pertemuan itu, Jokowi kembali menegaskan agar jajarannya lebih dekat ke masyarakat daripada dirinya.

"Saya ingin lurah, camat, wali kota betul-betul menguasai wilayahnya masing-masing. Jangan sampai kalah dengan saya. Jangan sampai saya turun, masyarakat bisik-bisik ke saya, lurah nggak pernah ke sini, camat nggak pernah ke sini," ujar Jokowi di hadapan sekitar 320 jajarannya di gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (20/11/2012).

Pertemuan itu dihadiri 267 lurah, 47 camat, 5 wali kota dan 1 bupati dari seluruh wilayah DKI Jakarta.

Jokowi benar-benar menegaskan agar setiap kepala wilayah di tiap tingkatan sering melakukan kunjungan ke masyarakat sebagaimana yang dilakukannya selama ini. Bahkan dia mencontohkan, kalau perlu lurah ataupun camat bersedia mengecat lapangan di lingkungan warga.

"Saya ingin dengar 'Pak Lurah atau Camat baru saja ke sini kok. Ngecat di lapangan'. Ini yang benar. Tapi jangan hanya ngecat saja, tapi memberikan sesuatu, apa itu? Banyak yang bisa dilakukan," cetusnya.

"Kalian adalah partner saya di front paling depan yang bisa menyampaikan visi ke masyarakat. Jangan sampai saya bilang A, lurah bilang B. Camat nggak nyambung bilang C. Kalau A, sampai ke bawah harus A semua. Gayanya bisa berbeda-beda. Gaya keroncong nggak apa-apa. Seperti gaya saya rock, nggak apa-apa. Bapak bisa pop, nggak apa-apa. Tapi A harus A," tutur Jokowi

Seluruh jajaran birokrasi yang hadir mendengarkan dengan tenang dan seksama semua arahan Jokowi. Pertemuan selesai pukul 11.30 WIB.

Read more ...

Hari ke-36 Jokowi: Ahok Ajukan Syarat Agar Warga Non KTP DKI Dapat Rusun

Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak membedakan warga ber-KTP DKI dengan warga non KTP DKI agar dapat rumah susun. Ahok pun memberikan syarat pada warga non KTP DKI, apa itu?

"Kalau dia tidak punya KTP DKI, saya sudah bicarakan dengan dinas kependudukan. Selama anda bisa membuktikan anda punya usaha kan bisa dikasih KTP DKI ini jelas," ujar Ahok.

Ahok mengatakan hal itu usai membuka rapat kerja daerah tim koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat Provinsi DKI Jakarta 2012 di Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Jakarta (LPMJ) Jl Raya Bekasi Timur km 18 Pulogadung, Jakarta Timur, Selasa (20/11/2012).

Menurut Ahok, warga non KTP DKI juga harus mendapatkan pernyataan dari minimal 10 tetangga. Masing-masing tetangga menyatakan jika sudah mengenal selama 10 tahun warga yang ingin tinggal di rusun tersebut.

"Tapi kalau tidak, lain ini ternyata pidana. Itu palsu," kata mantan anggota Komisi II DPR ini.

Sejumlah rusun yang berada di wilayah Ibukota Jakarta sudah diperbaiki dan dipercantik agar bisa dihuni, salah satunya rumah susun tanah tinggi (rustanti). Ditargetkan tahun depan, semua rusun tersebut sudah diisi oleh warga yang membutuhkan. Warga yang membutuhkan dipersilakan untuk mendaftar ke Dinas Perumahan DKI Jakarta.

Read more ...

Hari ke-36 Jokowi: Ahok: Uang Kerohiman Distop Jika Disalahgunakan

Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan memberhentikan pemberian uang kerohiman atau ongkos pindah bagi warga Jakarta jika disalahgunakan. Ahok mengkhawatirkan uang kerohiman digunakan bukan untuk yang semestinya.

"Ini juga ada masalah uang kerohiman, seharusnya nggak ada. Kalau ada uang kerohiman maka terus akan beranak-pinak nih karena tinggal datang terus dapat uang," ujar Ahok.

Ahok mengatakan itu usai rapat kerja daerah tim koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat Provinsi DKI Jakarta 2012 di Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Jakarta (LPMJ) Jl Raya Bekasi Timur km 18 Pulogadung, Jakarta Timur, Selasa (20/11/2012).

Menurut Ahok, Pemprov DKI akan menyiapkan rumah bagi warga yang membutuhkan. Bahkan jika perlu, akan disiapkan perlengkapannya.

"Jadi Anda masuk tinggal bawa koper," imbuh Ahok yang mengenakan seragam dinas warga krem ini.

Ahok mengkhawatirkan, uang kerohiman akan disalahgunakan masyarakat yang tidak membutuhkan.

"Karena begitu ada uang kerohiman dan macem-macem yang tidak niat punya rumah malah dapat nanti dan dia sudah dapat banyak terus dijual rusunnya," ucap mantan Bupati Belitung Timur.

Sebelumnya, Pemprov DKI memberikan uang kerohiman bagi para korban penggusuran sebesar Rp 750 ribu. Salah satu korban penggusuran yang mendapat uang kerohiman yakni di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara.

Read more ...

Hari ke-36 Jokowi: Jokowi: Jangan Ganggu Saya dengan Survei Capres

Nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) masuk dalam 10 besar capres paling populer versi survei Indonesia Network Ellection Survey (Ines). Seperti apa tanggapan Jokowi?

"Wah saya mau kerjalah, jangan diganggu dengan hal seperti itu. Pokoknya saya mau kerja. Pokoknya saya mau kerja untuk Jakarta," kata Jokowi.

Hal ini disampaikan Jokowi kepada wartawan di gedung Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (20/11/2012).

Jokowi mengaku tak memikirkan Pilpres 2014. Dirinya fokus ingin membangun Jakarta baru yang dijanjikan dalam kampanyenya.

"Pokoknya saya mau bekerja jangan diganggu dengan capres," tegasnya.

Indonesia Network Election Survei (INES) melakukan survei terkait tokoh Jawa dan non Jawa yang dipandang layak maju Pilpres 2014, hasilnya diumumkan Senin (19/11) kemarin. Sejumlah nama baru muncul di bursa bakal capres, termasuk Jokowi.

Berikut 10 besar pilihan responden saat ditanya siapa tokoh Jawa yang dipilih jika pilpres diadakan saat ini:

1. Prabowo Subianto: 33,4 persen
2. Megawati Soekarnoputri: 22,2 persen
3. Djoko Suyanto: 9,3 persen
4. Pramono Edhie Wibowo: 8,8 persen
5. Ani Yudhoyono: 7,1 persen
6. Sri Sultan HB X: 2,3 persen
7. Dahlan Iskan: 1,8 persen
8. Joko Widodo: 1,3 persen
9. Mahfud MD: 1,1 persen
10. Sri Mulyani: 1 persen

Survei ini dilakukan untuk membaca pilihan rakyat terhadap tokoh nasional yang dipandang layak menjadi capres, baik dari kalangan Jawa maupun non Jawa. Survei dilakukan dari tanggal 5 Oktober-21 Oktober 2012. Survei ini menggunakan 6.000 orang responden yang sudah punya hak pilih pada Pemilu 2014 dengan metode tatap muka. Dengan margin error sekitar 2,5 persen, jumlah sampel yang dapat dianalisa dalam survei ini adalah 5.993 sampel.

Read more ...

Hari ke-36 Jokowi: Jokowi Soal Anggaran Kelurahan: Ajukan yang Gede, Tapi Hati-hati!

Anggaran tiap kelurahan di DKI berkisar antara Rp 2,5 miliar-Rp 3,5 miliar per tahun. Gubernur DKI Jakarta Jokowi mempersilakan bila kelurahan mengajukan anggaran yang besar sekali, tapi hati-hati!

"Untuk 2013 ada kenaikan untuk dana-dana itu, ada yang antara Rp 3,5 (miliar) sampai Rp 7 (miliar) lebih, saya itu nggak pernah mempermasalahkan. Ngajuin yang gede sekalian tapi hati-hati. Kalau nggak rampung besok ilang (diganti) atau dicopot. Usulin Rp 50 miliar Pak! Problem itu rampung Pak, akan saya lihat, saya lihat prestasi dan yang nilai masyarakat," ujar kata Jokowi.

Hal itu disampaikan Jokowi di hadapan sekitar 320 jajaran lurah dan camat se-DKI di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (20/11/2012). Pertemuan itu dihadiri 267 lurah, 47 camat, 5 wali kota dan 1 bupati dari seluruh wilayah DKI Jakarta.

Jokowi menambahkan, bila camat dan lurah itu berprestasi, maka jenjang karir sudah menanti.

"Dari camat bisa jadi wali kota, sekda, kalau ada prestasi, tapi tunggu, kan ada aturan mainnya. Karena yang menguasai wilayah, itu penguasa medannya lebih pintar. Kelihatan, jenjangnya kelihatan. Jangan kaget kalau nanti salah satu-salah dua ya bisa seperti Pak Sekda sekarang. Kenapa tidak?" imbuh Jokowi.

Namun sebaliknya, bila camat dan lurah itu tidak berhasil mengelola anggaran yang bermanfaat untuk wilayahnya maka jangan berharap jenjang karir.

"Tapi jangan berharap, Rp 3 miliar saja bingung, mau jadi wali kota. Melaksanakan anggaran saja nggak bisa, bagaimana," tutur mantan Wali Kota Solo ini.

Read more ...