Hari ke-49: Jokowi Tidak Mau Jadi Penanggung Jawab Tunggal Proyek MRT

Jokowi akan meminta penjelasan Menteri Keuangan sekaligus mengupayakan negosiasi ulang terkait masalah MRT. Pasalnya dalam perjanjian proyek MRT tersebut dinyatakan bahwa penanggung jawab adalah Gubernur DKI Jakarta. Dan menurutnya pernyataan tersebut sangat tidak logis.

"Jadi ada kesalahan sedikit saja, saya yang pertama di-ngeh... (sambil menarik dasinya ke depan). Kalau tanggung jawab mutlak di gubernur, saya nggak usah jadi gubernur," ujar Jokowi di kantornya di Balai Kota Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Senin (3/12/2012).

Menurutnya, posisi Gubernur DKI Jakarta dalam proyek MRT seharusnya cukup selaku pengawas. Sedangkan urusan teknis pengerjaan proyek dan pengelolaannya kelak, tetap menjadi tanggung jawab pihak operator. Di dalam hal ini adalah jajaran direksi dari PT dan BUMD yang bersangkutan.

"Kan ada PT dan BUMD, tanggung jawabnya di PT dong. Kok bawa-bawa gubernur juga? Saya nggak ngerti. Ini juga kita mau renegosiasi," sambungnya.

Sedangkan klausul lain dalam perjanjian yang akan dimintakan penjelasannya kepada Menkeu Agus Martowardoyo adalah skema utang dari Jepang. Terutama persoalan beban bunga cicilan yang di dalam perjanjian tertulis dalam nilai yen.

"Tapi itu rupiahnya berapa? Ini yang saya mau minta kejelasan konkretnya," sambungnya.

"Besok saya ketemu dengan Pak Menkeu jam 15.00 WIB. Siapa mau ikut?" ajak Jokowi kepada wartawan.

Read more ...

6 Gratisan Dari Jokowi

Jokowi mengeluarkan sejumlah program gratis buat warganya. Berikut 6 pemberian gratis dari Jokowi:

1. Bantuan Pendidikan Gratis

Jokowi membagikan 3.000 Kartu Jakarta Pintar (KJP) di sekolah-sekolah di DKI Jakarta. Ia menargetkan akan membagikan 332.000 KJP tahun depan, termasuk sekolah swasta.

KJP hanya diberikan untuk siswa yang kurang mampu. Kartu ini berisi uang yang berbeda-beda. Untuk siswa SMA atau SMK akan diberikan Rp 240.000, sedangkan siswa SMP sebesar Rp 210.000 dan SD Rp 180.000.

Uang tersebut akan masuk ke KJP yang terintegrasi dengan kartu ATM Bank DKI setiap tanggal 1 setiap bulannya dan nominalnya untuk jangka waktu 3 bulan. KJP akan dievaluasi 1 hingga 2 bulan lagi.

Menurut Jokowi, uang tersebut bukan untuk membayar uang sekolah melainkan untuk operasional sekolah siswa.

"Itu bukan untuk biaya sekolah, tapi untuk biaya beli seragam, beli sepatu, beli buku, sama untuk tambahan biaya gizi dan transport, karena biaya sekolah udah ditanggung (pemerintah)," jelas Jokowi.

2. Kesehatan Gratis

Jokowi menyebarkan Kartu Jakarta Sehat (KJS). Ia tidak hanya menjamin pembiayaan pengobatan di puskesmas dan rumah sakit kelas III menjadi gratis.

Namun dengan kartu ini, warga yang harus menjalani operasi berat seperti operasi jantung dan kanker tidak perlu bayar alias gratis.

Ia juga gencar menempel stiker layanan gratis salah satunya di Puskesmas Tambora, Jakarta Barat. Warga yang punya KTP Jakarta juga bisa berobat gratis.

3. Kios Gratis

Jokowi melakukan sidak ke Pasar Gembrong, Johar Baru, Jakarta Pusat. Di hadapan pedagang sayur, Jokowi menegaskan akan membangun kembali Pasar Gembrong dan akan menggratiskan pasar itu.

"Gimana kalau kita bangun lagi, bangunnya seperti apa, lantai dua ya?" tanya Jokowi saat duduk di warung jengkol milik pedagang di Pasar Gembrong, Jakarta Pusat, Rabu (24/10/2012).

Saat mendengar pertanyaan itu, pedagang kemudian bertanya balik kepada Jokowi, apakah mereka akan dikenai biaya kios usai pembangunan pasar baru nantinya. "Pak, kalau dibangun, kita bayar lagi nggak?" tanya seorang pedagang.

"Nggak, pokoknya gratis," jawab Jokowi.

Para pedagang mengaku bahwa setiap harinya mereka dikenai pajak Rp 3.000 per hari.

4. Pajak Warteg Gratis

Pemilik warteg dan pelanggannya kini bisa bernafas lega. Jokowi menunda penerapan pajak warteg. Tak cuma itu, dia bahkan bilang pemilik warteg sebaiknya tidak dikenai pajak.

"Ya untuk sementara ditunda. Selanjutnya dihilangin sajalah," kata Jokowi dalam jumpa pers di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (28/11/2012).

Menurut Jokowi, pajak sebaiknya hanya dikenakan terhadap pemilik restoran besar di Ibukota.

"Pokoknya yang wartegnya, ingin saya ya nggak usah dikenainlah. Kenain restoran yang gede-gede saja. Kayak nggak ada objek pajak yang lain saja," ujar pria berusia 51 tahun itu.

5. Rekreasi Waduk Gratis

Jokowi menginginkan Waduk Riario di Jl Perintis Kemerdekaan, Pedongkelan, Jakarta Timur, dijadikan tempat rekreasi gratis bagi warga. Waduk ini akan diperbaiki sehingga bisa menjadi ruang terbuka publik.

"Ini Danau Riario ini sudah beberapa tahun tidak produktif. Ini mau kita produktifkan untuk rekreasi gratis masyarakat," kata Jokowi usai mengunjungi waduk tersebut, Rabu (21/11/2012).

Jokowi mengatakan, pembenahan akan mulai dilakukan mulai tahun depan. Waduk itu akan dikeruk dan airnya akan dibersihkan.

"Nanti kita akan bangun taman yang bagus, awal 2013 akan kita bangun. Kalau tidak begitu nanti akan diduduki untuk pemukiman lagi," katanya.

6. Makanan Gratis

Puluhan pedagang kaki lima yang siap menjajakan makanan dan minuman gratis saat pelantikan Jokowi-Ahok pada 15 Oktober 2012. Gratis karena mereka telah dibayar timses Jokowi-Ahok.

Pedagang kaki lima ini menjajakan makanan yang bervariasi. Mulai dari nasi goreng, minuman bajigur, ubi, banderek, serabi, rujak, mie ayam dan soto mie. Pada gerobak-gerobak mereka tertulis 'makanan gratis'. Makanan itu langsung diserbu warga Jakarta.

Pedagang menjajakan menu gratis dibagi menjadi dua gelombang, yaitu sebelum pukul 10.00 WIB dan sesudah pukul 10.00 WIB. Dalam waktu singkat, hidangan gratis itu ludes.

Itulah 6 Gratisan dari Jokowi semenjak ia menjabat gubernur hingga sekarang.

Read more ...

Hari ke-49: Prov DKI Janji Subsidi Harga Tiket MRT

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meluruskan kabar permintaan meminta subsidi tiket MRT kepada pemerintah pusat. Sebaliknya, yang akan memberikan subsidi adalah Pemprov DKI Jakarta setelah dilakukan perubahan komposisi pembagian beban pembiayaan proyek MRT dengan pemerintah pusat.

"Pusat ya nggak bisa dong kasih subsidi. Kalau semua daerah minta disubsidi angkutannya, gimana?" ujar pria yang akrab dipanggil Jokowi itu.

"Biar tiketnya lebih murah, itu nanti kita (Pemprov DKI Jakarta -red) yang subsidi," jelasnya kepada pers yang mencegatnya di Balai Kota Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Senin (3/12/2012).

Namun agar Pemprov DKI Jakarta bisa memberikan subsidi, maka komposisi pembagian beban biaya proyek antara pemerintah pusat dan daerah yang 58:42 perlu diubah. Usulannya adalah menambah porsi pusat dan mengurangi porsi daerah sehingga komposisinya menjadi 70:30.

"Kalau yang 70:30 ini rampung, baru kita itung berapa harga tiketnya. Paling nggak sama dengan negara lain, kalau bisa lebih murah ya syukurlah," sambung Jokowi.

Pemaparannya tentang perubahan komposisi pembiayaan itu, merupakan bantahan terhadap berita beberapa hari lalu bahwa Pemprov DKI Jakarta meminta subsidi harga tiket MRT. Sebab usulan harga jual tiket yang ada di dalam perjanjian dianggap terlalu tinggi.

Usulan perubahan komposisi ini adalah salah satu agenda konsultasinya dengan Menkeu Agus Martowardoyo yang dijadwalkan pada Selasa (4/12/2012) sore. Sekaligus dalam pertemuan itu, Jokowi akan meminta penjelasan soal skema utang proyek MRT dengan Jepang beserta pembayaran cicilannya.

"Besok saya ketemu dengan Pak Menkeu jam 15.00 WIB. Siapa mau ikut?" ajak Jokowi kepada wartawan.

Menurut itung-itungan sementara saat ini, tiket MRT dibanderol Rp 38 ribu. Bila komposisi pembiayaan 70:30, tiket bisa turun menjadi Rp 10 ribu per lembarnya.

Read more ...