Tampilkan postingan dengan label hari ke-48. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label hari ke-48. Tampilkan semua postingan

Minggu, 02 Desember 2012

Hari Ke-48: MRT Jangan Cepat-cepat

Gubernur DKI Jakarta Jokowi ingin bernegosiasi dengan Jepang masalah pinjaman MRT.

"Saya ingin menawarkan lagi pinjaman dari Jepang itu. Mentang-mentang minjami uang, maunya sendiri. Perencanaan dari sana, barang-barang dari sana, kontraktor dari sana, terus kita ngapain?" kata Jokowi.

Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan di depan 1.000 ketua RT/RW, PKK di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (2/12/2012).

"Masyarakat harus tahu, itu yang akan direnegosiasi. Kemudian beban investasi, 42 persen pemerintah pusat, 52 persen pemerintah provinsi. Mestinya pusat yang harus gede dong, setuju nggak? Ya, Bapak-Ibu setuju, pemerintah pusat belum tentu setuju. Jadi jangan didorong cepet-cepetan, enak yang Jepang-nya nanti, enak pemerintah pusatnya nanti," tegas Jokowi yang mengenakan batik cokelat lengan panjang ini.

Sebelumnya Jokowi masih pusing dengan perencanaan angkutan massal tersebut berharga triliunan rupiah itu. Namun dia berjanji, semua urusan masalah tersebut bisa selesai bulan Desember.

"Tetap Bus Rapid Transit diselesaikan tahun depan. MRT dan Monorel akan segera kita putuskan tahun ini, bulan Desember ini dua-duanya," ujar Jokowi di Hotel Grand Sahid Jaya, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (30/11/2012).

Sebelumnya, Jokowi telah menggelar pertemuan dengan Dirut PT MRTJ. Namun yang membuat Jokowi gusar adalah harga tiketnya yang mahal, mencapai Rp 38 ribu. Tiket itu bisa turun hingga Rp 18 ribu-Rp 15 ribu bila disubsidi. Untuk itu Jokowi akan meminta bantuan pemerintah pusat melalui Menkeu agar bisa memberikan 70 persen subsidi tiket MRT. Namun ternyata Menkeu menolak usulan Jokowi ini.



Read more ...

Program Kartu Pintar DKI Harus Tepat Sasaran

Program Kartu Jakarta Pintar (KJP
Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang diluncurkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengena sasaran  jelas dan tepat. Hal ini agar tidak mengulangi kesalahan seperti yang terjadi pada Bantuan Langsung Tunai (BLT).

"Apakah sistem ini sudah benar-benar jelas, apakah targetnya sudah tepat? Di Indonesia, yang sering terjadi adalah membagi rata, seperti program Bantuan Langsung Tunai (BLT)," ujar sosiolog pendidikan dari UI, Indera Ratna Irawati, saat berbincang dengan detikcom, Minggu (2/12/2012). 

Indera mengatakan program ini perlu diapresiasi. Namun begitu juga sangat perlu dievaluasi pelaksanannya secara berkala untuk menghindari hal-hal yang tidak dinginkan.

"Program sangat perlu dievaluasi pelaksanaannya secara berkala untuk perbaikan di masa datang," tuturnya. 

Jika dilihat dari sisi penggunaan KJP, harus ada aturan yang jelas tentang bagaimana mekanisme penggunaan dan apakah ada laporan yang harus dibuat siswa terkait penggunaan uang yang mereka ambil dari KJP tersebut.

"Harus jelas bagaimana mekanisme penggunaan, uang digunakan untuk apa, bagaimana evaluasi penggunaannya," ucap Indera.

Terlepas dari pro dan kontra yang timbul, hal yang penting menurut Indera adalah program ini harus didukung karena merupakan hal baru yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki kualitas pendidikan yang ada saat ini. Siswa kurang mampu mendapatkan dukungan langsung untuk membiayai kebutuhan sekolah mereka.

"Sangat penting digarisbawahi bahwa program ini disemangati dengan keinginan untuk perbaikan menuju kondisi yang lebih baik," katanya.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) membagikan 3.000 Kartu Jakarta Pintar (KJP), Sabtu (1/12) kemarin. Kartu ini digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional para siswa seperti membeli buku, sepatu dan ongkos ke sekolah.

Kartu tersebut berbentuk ATM berisi uang yang berbeda-beda. Untuk siswa SMA atau SMK akan diberikan Rp 240.000, SMP sebesar Rp 210.000 dan SD Rp 180.000. Uang tersebut bisa diambil kapan saja tergantung kebutuhan siswa.


Read more ...

Terkait MRT: Mengapa Harus Utang Jepang?

MRT
Gubernur DKI Jakarta Jokowi dipusingkan oleh proyek Mass Rapid Transit (MRT), salah satunya adalah yang berkaitan dengan syarat pinjaman dari Jepang. Ketika rapat MRT di Balai Kota, Rabu (28/11/2012) lalu, sejumlah  perwakilan masyarakat serta pakar transportasi menanyakan, "Mengapa harus utang pada Jepang?"

Salah satu yang mempertanyakan utang ini adalah pengamat transportasi yang juga Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Darmaningtyas.

“Kenapa harus utang? Dana SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) DKI tahun lalu Rp 6,7 triliun. Dana pembangunan MRT ini Rp 17 triliun. Dibagi lima tahun cuma memakai Rp 3,4 triliun APBD saja,” kata Darmaningtyas dalam video yang diunggah Pemprov DKI ke Youtube, 28 November lalu.

Dia juga gusar, awalnya proyek ini di bawah Gubernur Sutiyoso bernama subway, kenapa lantas berubah jadi MRT. Disebut MRT ini karena ternyata pembangunannya tak hanya di bawah tanah (subway) tapi juga elevated (layang).

"Lho kok elevated. Ternyata saya ketahui itu syarat dari Jepang. Kenapa? Karena Jepang punya kepentingan," kata dia.

Darmaningtyas juga bertanya benarkah kandungan asing dalam MRT ini 80 persen. "Bila benar, kita dikadali," jelasnya.

Untuk tiket yang Rp 15 ribu - Rp 38 ribu, Dharmaningtyas juga mempertanyakan, "GDP (penghasilan perkapita-red) kita berapa memangnya sampai warga kita mampu beli tiket harga segitu?" Pada dasarnya, Darmaningtyas setuju dibangun MRT asal bawah tanah dan tidak menggunakan pinjaman dari Jepang.

Salah satu warga yang hadir dalam rapat yang berlangsung panas itu juga mempertanyakan kenapa harus utang pada Jepang. Dia memberikan solusi untuk menerbitkan surat utang. Hal ini membuat warga ramai-ramai saweran membangun MRT sekaligus menimbulkan rasa memiliki.

"Terbitkan bond (surat utang). Tidak perlu pinjaman dari Jepang. Warga bisa dilibatkan. Sekarang kan sering ada koin Prita, mungkin bisa membuka koin MRT," imbuh warga yang tergabung dalam Forum Warga Fatmawati itu. Warga Fatmawati berkepentingan dengan proyek tersebut karena menurut rencana MRT akan melewati jalan padat itu.

Warga itu juga tidak setuju nama MRT, lebih sepakat istilah yang dipakai Jokowi, kereta bawah tanah.

"Sangat baik, kenapa? Karena bawah tanah, 10-20 tahun penduduk bertambah, lebih mudah penambahan jalur lapis ke bawah. Kalau elevated, ditambah bertingkat-tingkat seperti roller coaster di dunia fantasi, Pak," katanya.

Warga lain mempertanyakan bila MRT dibangun dengan biaya APBN bukankah warga dari Aceh sampai Papua yang menanggung bebannya. Kemudian mengapa harus dari Lebak Bulus-Kota, padahal warga yang bekerja di Jakarta itu mayoritas dari Depok, Tangerang dan Bekasi. Lebih baik mengoptimalkan jalur dari Jatinegara-Senen untuk para komuter dari Bekasi, Lenteng Agung-Tanah Abang untuk para komuter dari Depok dan Kebayoran Lama untuk para komuter dari Tangerang. 

"Jadi hold proyek MRT, ini betul-betul bermanfaat buat warga atau hanya sebagai benchmarking Jakarta kota modern harus ada MRT-nya?" kata perempuan berjilbab ini.

Ada pula warga yang mengeluhkan masalah transparansi dari PT MRT Jakarta. Seperti dokumen skema pembiayaan dan hasil studi kelayakan.

"Nah, tidak ada transparansi, di situ masalahnya. Diletakkan di website, jakartamrt.Com tidak ada hasil studi, tidak ada skema pembiayaan, yang dibilang loan lalu dibilang grant. Semua dokumen harusnya ditaruh di website. Itu publik kok dibilang confidential gimana, semua pembicaraan ini
dipublikasikan masih dibilang itu dibilang document private confidential, saya nggak ngerti," kata warga itu.

Sebelumnya pihak PT MRT Jakarta mengakui dokumen tentang Return on Investment (ROI) masih confidential. 

Seorang warga Fatmawati bernama Mahes mempertanyakan seperti apakah dampak sosial, keamanan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat dalam pembangunan kereta bawah tanah, sudah dikaji dan dipaparkan ke warga. Pasalnya selama ini informasi yang didengarnya sangat minim. Di Fatmawati misalnya, daerah yang hendak dilalui jalur MRT Lebak Bulus-Bundaran HI, terdapat 90 bank
dan 82 usaha showroom mobil, toko elektronik, dan toko kain. Mahes yang merupakan pengusaha di Fatmawati itu belum mengetahui seberapa jauh dampak MRT terhadap usaha itu. 

Selama ini informasi soal MRT seolah dirahasiakan. Bahkan, ia sudah mengunjungi
Ombudsman RI untuk mengadukan ketertutupan proyek itu. Namun, hasilnya kurang memuaskan.

“Buka ke masyarakat, karena MRT itu bukan buat Bapak (Soetanto), tapi untuk warga Jakarta,” kata
Mahes ketus. Soetanto Soehodo adalah Deputi Bidang Transportasi DKI Jakarta.

Dihimpun dari berbagai sumber, selama ini payung hukum soal proyek MRT antaralain Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pendirian PT MRT Jakarta dan Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal ke PT MRT Jakarta. Dalam aturan itu operator MRT adalah PT MRT Jakarta yang berfungsi sebagai pihak yang membangun, mengoperasikan, dan memelihara MRT.

Selain itu ada Perda No.4 Tahun 2008 mengatur penggunaan permodalan yang dipinjamkan JICA, yaitu menerima setoran modal dari Pemprov DKI sebesar 58% dari total pinjaman dari JICA, dan pinjaman pemerintah pusat 42% dari total pinjaman yang diteruskan ke Pemprov DKI lalu oleh Pemprov DKI ke PT MRT.

Total dana yang dibutuhkan untuk proyek MRT tahap I sebesar Rp 15 triliun. Dana pinjaman itu harus dikembalikan dengan bunga 0,2% dan 0,4% dengan jangka waktu pengembalian 30 tahun plus 10 tahun.

Jaringan MRT Jakarta ada dua, antara lain koridor satu Lebak Bulus hingga Kampung Bandan. Koridor dua dengan jalur Timur ke Barat, mulai dari Balaraja hingga Cikarang.

Proyek MRT tahap I antara lain Lebak Bulus-Bundaran HI diantaranya sebanyak tujuh stasiun berada di permukaan tanah yakni Lebakbulus, Fatmawati, Cipete Raya, H Nawi, Blok A, Blok M, dan Sisingamangaraja. Sisanya, enam stasiun di bawah tanah atau subway terletak di Masjid Al-Azhar, Istora Senayan, Bendungan Hilir, Setiabudi, Dukuh Atas, dan Bundaran HI.



Read more ...

Hari Ke-48: Jokowi Beri Penghargaan di Istora

Gubernur DKI Jakarta Jokowi pada Jumat (30/11/2012) lalu sempat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kecamatan Setiabudi. Pada pukul 08.30 WIB, Camat Setiabudi Makmur HN, tak ada di kantornya. Namun hari ini, Camat Setiabudi itu diberi penghargaan oleh Jokowi. Lho kok?

Pantauan detikcom dalam silaturahmi dengan camat, lurah dan RT-RW se-Jakarta di Istora Senayan, Minggu (2/12/2012) penghargaan itu diberikan kepada camat, lurah, RT, RW, Posyandu dan PKK berkinerja terbaik. 

Berikut penerima penghargaan itu: Camat Pasar Rebo Premi Lasari, Camat Tambora Hisnawa Adji, Camat Setiabudi Makmur HN, Lurah Lebak Bulus Haris Abidin Muchlis, Lurah Munjul Iin Muthamainnah, Lurah Petojo Utara Andri Ferdian AP.

Kemudian untuk RT-RW terbaik: RW 1 Pondok Ranggon Cipayung, RW 06 Sukapura, Cilincing, RW 07 Mampang Prapatan Jaksel. RT 002/RW 03 Duri Kosambi Cengkareng, RT 008/RW 015 Cipinang Muara Jaktim, RT 005/RW 1 Pulau Harapan Kepulauan Seribu. Posyandu Melati 2 Rawa Badak Selatan Koja, Jakut, dan penggerak PKK Jakarta Pusat.

Aksi teatrikal pemberian penghargaan ini sempat dilakonkan oleh Nurdin, petugas kebersihan dengan mengenakan seragam dan helm petugas kebersihan. Nurdin naik sepeda di Istora hingga ke depan Jokowi dan menyerahkan map berisi penerima penghargan.

Jokowi lantas maju ke depan menyerahkan penghargaan itu. Lantas apa tanggapan Jokowi mengenai Camat Setiabudi?

"Bagus dapat penghargaan, kan belum dicek mengapa terlambat," kata Jokowi ketika ditanya wartawan tentang sidaknya hari Jumat.

Yang menilai siapa sehingga Camat Setiabudi mendapat penghargaan? "Yang nilai ya tim penilai, ya nggak tahu. Saya kan hanya memberi penghargaan. Jangan tanya rinci ke saya," jawab Jokowi. 



Read more ...

Kartu Jakarta Pintar (KJP) Harus tepat guna

Kepala Dinas Pendidikan DKI, Taufik Yudi Mulyanto mengatakan pihaknya berencana memberikan uang KJP itu per minggu. Hal tersebut agar pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP) bisa tepat guna. Jangan sampai uang yang diberikan digunakan untuk hal di luar keperluan sekolah. Untuk itu, 

"Bisa per minggu atau per dua minggu diberikan, agar tepat guna," kata Taufik saat berbincang dengan detikcom, Minggu (2/12/2012).

Sebelumnya, Taufik mengatakan biaya operasional siswa diberikan dalam jangka waktu per tiga bulanan. Menurutnya, dalam waktu 2 bulan ke depan sistem ini akan dievaluasi, apakah efektif memberikan dana sekaligus untuk 3 bulan. Jika dirasa kurang maka tahun depan bisa dibayarkan per bulan atau mingguan.

"Ini yang akan kita kaji untuk 2 bulan ke depan, kita kan lihat hasil evaluasi nanti. Tahun depan bisa dibayarkan per bulan atau per minggu," katanya.

KJP hanya diberikan untuk siswa yang kurang mampu. Kartu ini berisi uang yang berbeda-beda. Untuk siswa SMA atau SMK akan diberikan Rp 240.000, sedangkan siswa SMP sebesar Rp 210.000 dan SD Rp 180.000.

Uang tersebut akan masuk ke KJP yang terintegrasi dengan kartu ATM Bank DKI setiap tanggal 1 setiap bulannya dan nominalnya untuk jangka waktu 3 bulan. Saat membagikan KPJ, Sabtu (1/12), Jokowi mengatakan uang tersebut bukan untuk membayar uang sekolah melainkan untuk operasional sekolah siswa.

"Itu bukan untuk biaya sekolah, tapi untuk biaya beli seragam, beli sepatu, beli buku, sama untuk tambahan biaya gizi dan transport, karena biaya sekolah sudah ditanggung," jelas Jokowi.


Read more ...

Hari ke-48: Silaturahmi Jokowi Dengan RT & RW Se-DKI

Silaturahmi Jokowi Dengan RT & RW Se-DKI
Jokowi melakukan silaturahmi dengan  masyarakat RT, RW, PKK serta seluruh elemen masyarakat.  

Pantauan di lokasi, Minggu (2/12/2012), sekitar 5000 orang berkumpul di Istora Senayan menghadiri acara tersebut. Jokowi tiba sekitar pukul 09.15 WIB. Jokowi menggunakan mobil Innova hitam bernopol B 1123 RFR.

Dengan berbalut kemeja batik cokelat, Jokowi masuk ke dalam stadion ditemani istrinya, Iriana Widodo dan para ajudannya. 

Saat memasuki gedung Istora, tiba-tiba lampu mendadak mati. Sontak seisi ruangan serempak berteriak panik, "Waahh..!". 

Namun ternyata hal ini merupakan rangkaian acara yang disengaja untuk menyambut Jokowi. Beberapa detik kemudian lampu kembali nyala.

Pertemuan ini dihadiri sebagian besar oleh ibu-ibu PKK se-DKI yang mengenakan seragam ungu, hadir juga para ketua-ketua RT, RW dan warga DKI.
Read more ...

Agenda Gubernur DKI Jokowi Hari Ke-48

Pagi hari sekitar pukul 07.00 WIB, Jokowi berencana bakalan melepas gerak jalan penyandang disabilitas tingkat nasional.

Informasi yang dihimpun detikcom, Minggu (2/12/2012), acara gerak jalan penyandang cacat tingkat nasional ini akan diikuti ratusan orang. Acara digelar di depan gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Peserta terdiri dari tuna netra, tuna wicara, disabilitas intelektual, tuna rungu dan tuna daksa. Acara ini bertujuan dalam rangka peringatan hari disabilitas internasional di halaman Balaikota.

Usai melepas acara gerak jalan, pukul 09.00 WIB Jokowi dijadwalkan menghadiri silaturahmi gubernur bersama masyarakat RT,RW, PKK serta seluruh elemen masyarakat di Stadion Indoor Senayan.

Siang harinya sekitar pukul 12.00 Jokowi akan melakukan pengambilan foto untuk didistribusikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI.

Sementara itu, belum diketahui apakah Jokowi akan kembali melakukan aksi blusukan ke kampung-kampung di wilayah Jakarta atau tidak hari ini.
Read more ...