Pengawal Terobos Lampu Merah, Jokowi: Saya Tidak Tahu, Saya Tidur
Ada cerita menarik di kala Gubernur Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi bertamu ke Kantor Gubernur Banten. Dalam perjalanan dinasnya Jokowi dikawal ketat voorijder. Bahkan para pengawal tersebut menyerobot lampu merah. Sang gubernur pun mengaku tidak tahu menahu karena dirinya tertidur.
"Enggak tahu saya, saya tidur. Ya gimana pun itu tidak boleh, nanti kalau begitu saya jewer. Enggak bolehlah," kata Jokowi di Balai Kota, Jl Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, sesaat ketika tiba dari kunjungannya ke Serang, Banten, Rabu (7/11/2012).
Jokowi memang pernah melontarkan pernyataan bila dirinya tidak akan menggunakan jasa pengawalan dalam setiap perjalanan dinas bertemu gubernur, menteri hingga presiden. Jokowi punya alasan mengapa dirinya menggunakan pengawalan dalam kunjungan kali ini ke Banten. " Iya dong, kan jauh, tadi kan sudah janjian dan di luar kota juga," ujarnya saat disinggung alasannya menggunakan pengawalan.
Selain itu, dia berjanji tidak akan 100 persen menggunakan pengawalan dalam setiap kedinasan. "Paling 90 persen pakai 10 persen tidak, karena tidak terlalu mendesak banget. Tergantung, kalau waktu mepet ya pakai, tapi tidak untuk harian," ujarnya.
Pantauan detikcom dalam perjalanan dinas Jokowi ke Serang, Banten, Rabu (7/11/2012), pengawalan Dishub dan Polisi Lalu Lintas mulai terlihat sejak perjalanan dimulai dari Balai Kota, tempat Jokowi mengantor. Memasuki tol Slipi pengawalan berganti oleh Dishub DKI Jakarta.
Pengawalan terdepan pun berganti saat kendaraan Jokowi keluar tol Serang. Kendaraan Fortuner yang semula berada di depan mengawal Land Cruiser yang ditumpangi Jokowi, berpindah ke belakang dan berganti pengawalan Dishub dan Polantas setempat.
Kepala Dinas Pendidikan DKI Taufik Yudi Mulyanto hari ini bertemu dengan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Mereka membahas nasib status guru honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
"Kita bicarakan pertama memperjuangkan guru honorer untuk menjadi PNS," kata Taufik kepada wartawan usai rapat dengan Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (7/11/2012).
Taufik mengatakan, saat ini perubahan status guru honorer menjadi PNS masih dalam proses. Menurutnya, para guru honorer tersebut masuk dalam kategori 2, yakni guru yang mengajar di sekolah negeri sejak tahun 2005 dan tahun sebelumnya. Proses ini terus berlanjut dan masih menunggu kebijakan dari Menteri Pemberdayagunaan dan Aparatur Nengara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB).
"Bagaimana kelanjutannya menunggu kebijakan MenPAN RB," ucap Taufik.
Selain masalah status, Taufik juga membicarakan insentif yang diterima guru honorer. Saat ini lanjut Taufik, guru honorer mendapat insentif sebesar Rp 400 ribu untuk 3 bulan, yakni bulan Oktober, November dan Desember 2012. Menurutnya tahun depan insentif untuk guru honorer harus diprogramkan lagi.
"Saat ini diberikan kepada guru honorer yaitu guru non PNS untuk sekolah negeri. Besarnya Rp 400 ribu per bulan itu sejak Oktober, November sampai Desember. Dan tahun depan harus diprogramkan kembali," ujarnya.
Taufik menambahkan kebutuhan PNS di DKI sangat banyak, oleh karena itu dibutuhkan pendekatan kesejahteraan untuk memenuhi kebutuhan ini.
"Kebutuhan PNS di DKI kan banyak, 38.000an pertahun dan sejak 2010 rata-rata pensiun 1000an. Pendekatan berikutnya adalah kesejahteraan," ucap Taufik.
Pihak kelurahan Kelapa Gading Barat mengaku belum memenerima instruksi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) terkait KTP warga Tanah Merah yang memiliki tiga kelurahan. Namun, pihak kelurahan telah mengetahui instruksi tersebut ketika Jokowi menyambangi Tanah Merah.
"Saya kemarin hadir di Tanah Merah saat pak Gubernur dan Walikota mengatakan warga akan mendapat KTP. Tapi saya belum dapat instruksi langsung dari keduanya," kata Lurah Kelapa Gading Barat, Ade Himawan, saat dihubungi, Rabu (7/11/2012).
Tidak adanya instruksi tertulis sesuai protokol yang telah ditentukan, membuat Ade belum berani mengambil langkah sosialisasi. Hal ini dengan pertimbangan KTP khusus untuk warga yang tinggal di atas tanah milik Pertamina tersebut.
"Karena belum dapat instruksi langsung, saya belum berani melakukan sosialisasi KTP kepada warga. Lagipula, bisa jadi mekanisme pembuatan KTP-nya nanti berbeda dengan cara konvensional," papar Ade.
Ade menjelaskan instruksi yang ditunggu oleh pihaknya adalah surat perintah yang memiliki landasan hukum untuk menerbitkan KTP yang telah diidam-idamkan warga Tanah Merah sejak 50 tahun lalu.
"Surat itu akan berfungsi menjadi payung hukum penerbitan KTP Tanah Merah," ungkap Ade.
Penerbitan KTP tersebut menurut Ade harus didahului dengan pembentukan RT dan RW yang resmi. Namun, karena masih menjadi wacana, Ade menilai KTP tersebut tidak akan keluar dalam waktu dekat.
"Standarnya seperti itu, kalau tak ada RT RW yang tak bisa kami mensosialisasikan dan menerbitkan KTP. Lalu, penerbitan KTP Tanah Merah masih di tahap pembicaraan jadi belum tentu instruksi keluar dalam waktu dekat," ujar Ade.
Sama seperti Ade, Lurah Tugu Selatan, Malibu, juga mengungkapkan hal yang sama. Malibu belum menerima instruksi resmi dari Jokowi. "Belum terima instruksi, maaf saya masih di Mekkah," ujar Malibu saat dihubungi terpisah.
Sebelumnya, Jokowi menyambangi warga Tanah Merah pada hari Selasa (6/11), dan mendengarkan keluh kesah warga yang meminta adanya KTP untuk mereka. Jokowi pun menginstruksikan agar segera diterbitkan KTP untuk warga yang tinggal di daerah sengketa tersebut.
Pengawalan terdepan pun berganti saat kendaraan Jokowi keluar tol Serang. Kendaraan Fortuner yang semula berada di depan mengawal Land Cruiser yang ditumpangi Jokowi, berpindah ke belakang dan berganti pengawalan Dishub dan Polantas setempat.
Temui Ahok, Kadis Pendidikan DKI Bahas Nasib Guru Honorer
"Kita bicarakan pertama memperjuangkan guru honorer untuk menjadi PNS," kata Taufik kepada wartawan usai rapat dengan Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (7/11/2012).
Taufik mengatakan, saat ini perubahan status guru honorer menjadi PNS masih dalam proses. Menurutnya, para guru honorer tersebut masuk dalam kategori 2, yakni guru yang mengajar di sekolah negeri sejak tahun 2005 dan tahun sebelumnya. Proses ini terus berlanjut dan masih menunggu kebijakan dari Menteri Pemberdayagunaan dan Aparatur Nengara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB).
"Bagaimana kelanjutannya menunggu kebijakan MenPAN RB," ucap Taufik.
Selain masalah status, Taufik juga membicarakan insentif yang diterima guru honorer. Saat ini lanjut Taufik, guru honorer mendapat insentif sebesar Rp 400 ribu untuk 3 bulan, yakni bulan Oktober, November dan Desember 2012. Menurutnya tahun depan insentif untuk guru honorer harus diprogramkan lagi.
"Saat ini diberikan kepada guru honorer yaitu guru non PNS untuk sekolah negeri. Besarnya Rp 400 ribu per bulan itu sejak Oktober, November sampai Desember. Dan tahun depan harus diprogramkan kembali," ujarnya.
Taufik menambahkan kebutuhan PNS di DKI sangat banyak, oleh karena itu dibutuhkan pendekatan kesejahteraan untuk memenuhi kebutuhan ini.
"Kebutuhan PNS di DKI kan banyak, 38.000an pertahun dan sejak 2010 rata-rata pensiun 1000an. Pendekatan berikutnya adalah kesejahteraan," ucap Taufik.
Kelurahan Belum Menerima Instruksi Jokowi Soal KTP Warga Tanah Merah
Pihak kelurahan Kelapa Gading Barat mengaku belum memenerima instruksi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) terkait KTP warga Tanah Merah yang memiliki tiga kelurahan. Namun, pihak kelurahan telah mengetahui instruksi tersebut ketika Jokowi menyambangi Tanah Merah.
"Saya kemarin hadir di Tanah Merah saat pak Gubernur dan Walikota mengatakan warga akan mendapat KTP. Tapi saya belum dapat instruksi langsung dari keduanya," kata Lurah Kelapa Gading Barat, Ade Himawan, saat dihubungi, Rabu (7/11/2012).
Tidak adanya instruksi tertulis sesuai protokol yang telah ditentukan, membuat Ade belum berani mengambil langkah sosialisasi. Hal ini dengan pertimbangan KTP khusus untuk warga yang tinggal di atas tanah milik Pertamina tersebut.
"Karena belum dapat instruksi langsung, saya belum berani melakukan sosialisasi KTP kepada warga. Lagipula, bisa jadi mekanisme pembuatan KTP-nya nanti berbeda dengan cara konvensional," papar Ade.
Ade menjelaskan instruksi yang ditunggu oleh pihaknya adalah surat perintah yang memiliki landasan hukum untuk menerbitkan KTP yang telah diidam-idamkan warga Tanah Merah sejak 50 tahun lalu.
"Surat itu akan berfungsi menjadi payung hukum penerbitan KTP Tanah Merah," ungkap Ade.
Penerbitan KTP tersebut menurut Ade harus didahului dengan pembentukan RT dan RW yang resmi. Namun, karena masih menjadi wacana, Ade menilai KTP tersebut tidak akan keluar dalam waktu dekat.
"Standarnya seperti itu, kalau tak ada RT RW yang tak bisa kami mensosialisasikan dan menerbitkan KTP. Lalu, penerbitan KTP Tanah Merah masih di tahap pembicaraan jadi belum tentu instruksi keluar dalam waktu dekat," ujar Ade.
Sama seperti Ade, Lurah Tugu Selatan, Malibu, juga mengungkapkan hal yang sama. Malibu belum menerima instruksi resmi dari Jokowi. "Belum terima instruksi, maaf saya masih di Mekkah," ujar Malibu saat dihubungi terpisah.
Sebelumnya, Jokowi menyambangi warga Tanah Merah pada hari Selasa (6/11), dan mendengarkan keluh kesah warga yang meminta adanya KTP untuk mereka. Jokowi pun menginstruksikan agar segera diterbitkan KTP untuk warga yang tinggal di daerah sengketa tersebut.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar